Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Samsat Kelapa Dua Dukung Program Kantor Tangguh
Bodetabek

Samsat Kelapa Dua Dukung Program Kantor Tangguh

22.08.00
Share it:
Tangsel(MediaTOR Online) - Kanit Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kelapa Dua,Kota Tangerang Selatan AKP.Panji Ali Candra,SE,SH, Sik.MH, menegaskan bahwa Samsat Kelapa Dua mendukung penuh Program Kantor Tangguh yang digagas oleh Kapolda Metro Jaya, Irijen Pol. DR.Mohammad Fidel Imran, M.SI.
 
“Kami mendukung penuh program Kantor Tangguh yang digagas oleh bapak Kapolda. Adapun tujuan program ini yakni untuk menyeleksi secara ketat bagi masyarakat yang akan melakukan pengurusan pajak ataupun pengurusan surat-surat kendaraan,” jelas Akp.Panji, 
 
Lebih lanjut Akp.Panji menjelaskan, adanya program ini tentu sangat membantu kami untuk mensteril area pelayanan Samsat Kelapa Dua dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan di wilayah kerja kami ini.
 
“Karenanya, bagi yang tidak berkepentingan untuk pengurusan surat maupun pajak kendaraan bermotornya dilarang keras untuk memasuki area/halaman Samsat Kelapa Dua, Ini perintah yang harus diperhatikan bersama,”  tegas Akp.Panji.
 
Penerapan Program Kantor Tangguh ini pun, kata Akpol lulusan 2010 ini, guna menekan angka penularan Covid-19 sekaligus sarana  kampanye dan terapkan protokol kesahatan dan gerakan 5M.
 
“Situasi saat ini beda. Perlu perlakuan khusus dalam menjalankan pelayana kepada masyarakat.  Penularan virus covid-19 terjadi di mana-mana. Maka penerapan Kantor Tangguh ini sebagai salah satu upaya kami Samsat Kelapa Dua untuk mencegah dan menekan angka penularan virus Corona ini. Kami juga sekaligus ajak masyarakat untuk terus memperhatikan gerakan 5M, yaitu Memakai Masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas,” jelas Akp.Panji.
 
Akp.Panji menambahkan kebijakan yang sedang diambilnya ini juga sebagai bentuk dukungan Samsat Kelapa Dua untuk menyukseskan kegiatan vaksin yang sudah mulai diterapkan di seluruh Indonesia.
 
“Program Kantor Tangguh ini adalah wujud dukungan kami Samsat Kelapa Dua terhadap program vaksinasi yang sudah dimulai oleh bapak Jokowi hari ini. Perlu diketahui bahwa vaksin akan diutamakan bagi mereka yang tidak pernah terpapar covid-19. Artinya jika protokol kesehatan berjalan di wilayah Samsat ini, tentu berdampak positif bagi warga.  Kecil kemungkinan warga yang kami layani terjangkit virus Corona ini,” tutup Akp.Panji. Jon / Tim
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)