Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Serba-serbi DKPP Kota Bogor Gelar Pasar Mitra Tani Katulampa
Serba-serbi

DKPP Kota Bogor Gelar Pasar Mitra Tani Katulampa

12.44.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Dalam rangka menekan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat di Kota Bogor, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor gelar Pasar Mitra Tani Katulampa.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) dan Penyuluhan, Dian Herdiawan menyatakan Pasar Mitra Tani Katulampa terletak di Jalan R3 Parung Banteng RT.03/01, Kecamatan Bogor Timur.

Keberadaan Pasar ini demi menekan harga harga kebutuhan masyarakat seperti beras, telur, daging cabai, bawang dan makanan olahan ikan seperti Bakso Ikan, Empek Empek, Batagor dan lainnya, ujar Dian.

Dian menambahkan, para pedagang di Pasar Mitra Tani Katulampa bersepakat untuk menjual barang dagangannya dibawah harga pasar dan tidak akan melebihi harga yang dijual di pasar tradisional, tambahnya.

Di tempat terpisah, Kepala DKPP, Anas Rusmana manyatakan Pasar Mitra Tani Katulampa sedang melakukan uji coba, dan diawal bulan Mei tahun 2021, akan diresmikan oleh Bapak Walikota, ujarnya.

Anas menambahkan,  para pedagang Pasar Mitra Tani Katulampa yang memasarkan dagangannya tidak dibebani oleh Biayai Air maupun Listrik, sehingga harga barang yang ditawarkan oleh pedagang di Pasar Mitra Tani Katulampa selalu dibawah harga pasar tradisional atau sama.  Pungkasnya. (DONO)

Tags: Serba-serbi
Share it:

Serba-serbi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)