Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Agung Antarkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor Raih Kedua Terbaik Tingkat Nasional
Bodetabek

Agung Antarkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor Raih Kedua Terbaik Tingkat Nasional

14.19.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Setelah melakukan penataan secara terus menerus baik di internal dan eksternal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemda Kota Bogor, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor Raih Peringkat II, dalam penilaian Lembaga Kearsipan tingkat Nasional Kota/Kabupaten Wilayah II dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di tahun 2019.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor, Agung Prihatno menyatakan, selama ini pandangan orang, arsip dimasukan ke karung, lalu disimpan di gedung arsip. Anggapan itu keliru besar, Selasa (25/5/2021).

Sejak tahun 2016, Kantor Kearsipan menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sejajar dengan instansi lain. Kami secara terus menerus melakukan pengelolaan kearsipan dengan memberikan pembinaan ke SKPD di Kota Bogor, juga melakukan pemutakhiran data. Ujar Agung.

Agung melanjutkan, pekerjaan arsip sifatnya pembinaan dan pengawasan di SKPD, hasilnya akan terasa bermanfaat di masa yang akan datang. Pengelolaan arsip tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Selama ini, kantor Arsip di pandang sebelah mata, dulu asumsi Arsip itu di masukan ke karung dan disimpan di gudang arsip. Padahal, pengelolaan arsip mulai dari tingkat dinas hingga tingkat kelurahan, bukan pekerjaan yang mudah, diperlukan pengawasan dan pembinaan, perlu digaris bawahi sumber daya pun masih terasa kurang, tuturnya. 

Di setiap SKPD akan menciptakan arsip baik dalam bentuk surat, undangan maupun produk Hukum lainnya. Sehingga disetiap SKPD dibutuhkan tenaga fungsional Arsip Paris, dimana Kota Bogor baru memiliki 1 orang tenaga fungsional Arsip Paris yang ditempatkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor. Ujar Agung.

Pengelolaan kearsipan di setiap instansi memiliki perbedaan pola kerja, namun yang pasti, disetiap SKPD, mulai tumbuh betapa pentingnya arsip itu. Agung juga menjelaskan tentang retensi Arsip, ada umur daluarsa satu tahun atau sepuluh tahun bahkan seumur hidup, tergantung dari kepentingannya. Pungkas Agung (Dono)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)