Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Gerebeg Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Pali ke Kejati Sumsel
Hukum Dan Kriminal

Gerebeg Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Pali ke Kejati Sumsel

09.38.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Gerakan Rakyat Berantas Korupsi akan melaporkan dugaan penyimpangan Penggunaan Dana Desa, Desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Pali ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Hal itu disampaikan Ketua Gerakan Rakyat Berantas Korupsi, Samiun,AB kepada MediaTOR, Jum'at, mengomentari Berita yang ditayangkan MediaTOR kemarin.

Seperti Berita yang ditayangkan MediaTOR, Kamis, keterangan yang diperoleh MediaTOR mengungkapkan, Tahun Anggaran 2023, Desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Pali, mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.874.779.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Pembangunan/Rehab/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sebesar Rp.262.540.500. Namun, berdasarkan keterangan Tokoh Masyarakat, fisik pekerjaan diduga tidak sesuai RAB.

Pembangunan/rehab/peningkatan prasarana jalan desa (gorong gorong,selokan dll) sebesar Rp.71.567.500, diduga dikerjakan asal jadi. Pembangunan/rehab/peningkatan prasarana jalan desa sebesar Rp.90.935.000, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB. Pemberian makanan tambahan ibu hamil, lansia dan insentif kader posyandu sebesar Rp.87.420.000, diduga tidak sepenuhnya diserahkan.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024, Desa Sungai Ibul menerima Dana Desa sebesar Rp.881.427.000, yang dipergunakan beberapa program yang diantaranya, Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan desa sebesar Rp.72.924.500. Namun, keterangan Tokoh Masyarakat, fisik pekerjaan tidak sesuai RAB.

Pembangunan/rehab/peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa sebesar Rp.74.185.000, diduga terjadi penyimpangan. Diduga usaha untuk kepentingan pribadi oknum Kades. Pembangunan/rehab/peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa sebesar Rp.61.557.500, diduga terjadi penyimpangan dan diduga untuk kepentingan pribadi oknum Kades.

Sementara itu, Kepala Desa Sungai Ibul saat dihubungi via pesan singkat What's up tidak memberikan penjelasan.(Asm)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)