Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Fajar Akan Dilaporkan Ke Gubernur Dan Inspektorat Jawa Barat Terkait Pungutan di SMAN 7 Kota Bekasi
Pendidikan

Fajar Akan Dilaporkan Ke Gubernur Dan Inspektorat Jawa Barat Terkait Pungutan di SMAN 7 Kota Bekasi

23.53.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Gudman Sitanggang melalui LSM Kolaborasi Masyarat Peduli Indonesia (LSM KMPI)  yang dia pimpin akan melaporkan  Kepala SMAN 7 Kota Bekasi, Fajar Heryadi Trimawardi ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Inspektorat demi dan untuk menyelamatkan uang negara. Akibat adanya pungutan yang fantastis setiap tahun dan penjualan seragam dengan harga yg mahal hususnya sejak kepemimpinan Fajar sejak 4 tahun yang lalu.

Fajar Kepsek SMAN 7 Kota Bekasi

Saat dikonfirmasi, Sitanggang selaku Ketua KMP mengatakan surat pertama sudah dilayangkan dan pemberitaan MediaTOR juga sudah ada. Namun tidak ada respon positip dari sang kepsek, selaku top menejer yang bertanggung jawab di SMAN 7 Kota Bekasi. Maka selanjutnya akan kita lapor ke Inspektorat agar seluruh keuangan sekolah itu diaudit ulang. Semua rangkuman terkait pungutan sejak tahu  anggaran  tahun 2022, 2023, 2024, juga kita laporkan ke Gubernur Dedi Mulyadi, ujar Sitanggang.

Dia akan berangkat ke Bandung mengingat Kantor pusat lembaganya ada di Bale Endah, Bandung. Lebih baik kita lapor demi transparansi anggaran sebab sekolah yang dipimpin Fajar itu tiap tahun memungut uang bangunan (uang awal tahun) yang variatif antara 3 juta hingga 7 juta rupiah. Belum lagi pungutan uang seragam dan kegiatan lainnya, tambah Sitanggang.

        Milyaran pungutan selama 3 tahun

                  Kurang terawat

Bila kita kalkulasi, kata Gudman Sitanggang, dana pungutan yang terkumpul milyaran rupiah selama 3 tahun, dan pengelolaannya tidak transparan. Padahal ada dana BOS Pusat dan BOP Propinsi Jabar selama ini. Khusus laporan Bos Pusat tahun 2024 untuk pemeliharaan saja 600 juta rupiah lebih. Selama 3 tahun berapa terealisasi biaya pemeliharaan?  Sementara bangunan sekolah itu banyak yang rusak dan tidak terpelihara dengan baik, ujar Sitanggang saat survey ke SMAN 7. Saat survey, sang Kepsek katanya jarang masuk terlebih saat dia Plt di  SMAN 9 Kota Bekasi selama 6 bulan, kata Sitanggang. 

Saya masih terus mendalami pungutan SMAN 7 kota Bekasi ini dengan maksud bila ditemukan unsur korupsi, ke Kementerian juga kita lapor terkait penggunaan Bos Pusat selama ini, ujar Sitanggang dengan tegas. (Purba ***)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)