Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Serba-serbi Gerak Maju LSM Penjara ”TERKEMBANG” KesbangPol Lakukan Verifikasi Data
Serba-serbi

Gerak Maju LSM Penjara ”TERKEMBANG” KesbangPol Lakukan Verifikasi Data

10.16.00
Share it:


Langkah maju dalam penguatan dan perkembangan lembaga LSM Penjara Kabupaten telah diverifikasi oleh KesbangPol Kabupaten Bogor, Senin (24/5) di sekretariat Jalan Veteran No.3, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

” Kami datang berkunjung dan bersilaturahmi, disamping itu tujuan Verifikasi ini adalah, untuk Mengingatkan Kepada Ormas Dan LSM dalam mengetahui keberadaan domisili sekertariat LSM PENJARA. 

Bahwa Organisasi dimaksud adalah Mitra Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pembangunan, untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional, diperlukan Peran Serta dari Ormas Dan LSM sebagai Sarana Menyampaikan Komunikasi Sosial serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat demi tercapainya Sasaran-sasaran Pembangunan Nasional baik dipusat maupun Daerah” ujar Azis ketua tim veryfikasi Badan Kesbangpol.

Menurut, Azis dari kesbangpol kegiatan ini Bertujuan untuk Menjalin Silahturahmi Sekaligus Meningkatkan Mutu Kinerja Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bogor.

“Kami Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Siap Menampung Aspirasi dan Meminta LSM PENJARA Membuat Agenda Tahunan,Agar disetiap Kegiatan kedepannya Kita Bisa Bersinergi dan Bersama Mendukung Program Pemerintah Terutama dalam Pembangunan dan Kemajuan Daerah,”ujar Azis

Senada dengan Itu Bangbang Feri Ketua Lsm Penjara Menyambut Baik Kedatangan mereka dalam Silahturahmi Ke Sekretariat DPC LSM PENJARA.

”Secara Lembaga LSM PENJARA Berharap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan seluruh instansi SKPD bisa bersinergi, mari Kita Bersama-sama membangun Bogor Agar Kondusif, Aman dan Harmonis. Demi Kemajuan Bangsa dan Negara Kita” tegas Bangbang.

Ditambahkan Sekjen LSM Penjara bahwa lembaga dan platform akan memberikan warna baru dalam eksistensinya sesuai fungsi Undang-undang. 

”Kami tekankan anggota dan pengurus dalam melakukan tugas dan fungsi kontrol dalam mengawal gerbong demokrasi ini. Jelas Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang kelembagaan masyarakat kita fatsun dan taat akan aturan main untuk itu kami melakukan pendataan lembaga LSM Penjara ke Pemerintahan Kabupaten Bogor. Banyak hal dalam mendukung laju indek pembangunan manusia  (IPM) juga indikator perintahnya. Ingat kami tidak surut saat masih ada warga yang mengeluh soal standar layanan minimal pemerintahan Kami akan jadi garda terdepan aspirasi masyarakat”. Tegas AGani DJ. (*)

Tags: Serba-serbi
Share it:

Serba-serbi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)