Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Tidak Benar Arif Rido Mengatasnamakan Alumni Universitas Bina Darma Palembang
Pendidikan

Tidak Benar Arif Rido Mengatasnamakan Alumni Universitas Bina Darma Palembang

03.23.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Terkait pemberitaan  Koran MediaTOR Online "Aktivis dan Alumni Kecam Sikap Arogan Rektor  Bina Darma", pihak perguruan tinggi tersebut memberikan sanggahan kebenaran berita tersebut. 

Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Law Firm WBA IWARI telah mengirimkan surat somasi dengan No.035/WBA-IWARI/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021.

Antara lain disebutkan bahwa tidak benar Arif Rido yang mengatasnamakan Alumni Universitas Bina Darma Palembang. Juga tidak ada Dosen  yang dicopot/diberhentikan, dan benar kedua Dosen tersebut telah melakukan upaya hukum secara tripartit di Disnaker Kota Palembang, dan telah mendapat Risalah dan anjuran    oleh Mediator Disnaker Kota Palembang yang isinya pihak Universitas Bina Darma Palembang menerima anjuran Disnaker Kota Palembang perhitungannya pengunduran diri atas nama Dr. Lin Syah dan untuk Prof. Dr.Priyono, MM, sampai saat ini belum ada pemutusan/pemberhentian sebagai Dosen di  Universitas Bina Darma Palembang sebagaimana anjuran Disnaker dipersilahkan untuk mengabdi kembali di Universitas Bina Darma Palembang. Sedangkan pihak Dosen sampai saat ini tidak ada jawaban, untuk itu kami sampaikan bahwa ini sudah melalui prosedur hukum.

Dan terkait alinea terakhir berita tersebut yaitu "ada salah seorang Dosen yang memantau jalannya aksi yang tak mau namanya disebut, membenarkan memang sikap kesewenang-wenangan Rektor "itu benar-benar  tidak manusiawi ujarnya geram." adalah fitnah tidak ada salah satu Dosen yang menyampaikan hal tersebut. " ini indikasi fitnah dan berita bohong.





Selanjutnya, dengan adanya sanggahan tersebut, Redaksi menganggap telah memberikan hak jawab kepada yang bersangkutan.(**)


Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)