Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Mantan Ketua BKAD: Selamatkan UPK, Camat Harus Bertanggungjawab
Hukum Dan Kriminal

Mantan Ketua BKAD: Selamatkan UPK, Camat Harus Bertanggungjawab

07.14.00
Share it:


Sukabumi,(MediaTOR Online) - Lahan tanah dengan surat sertifikat hak milik atas nama Cece Rustaman no 256 Desa Cibodas luas 142 M2 yang dibangun kantor Unit Pengelola keuangan UPK Saluyu Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat keberadaannya cukup memprihatinkan.

"Pembangunan Kantor UPK Saluyu yang dibangun diatas tanah  sertifikat hak milik Cece  Rustaman yang dijaminkan oleh bendahara UPK Nurlela kepada Leni Marlina, diyakini pihak UPK  belum merubah  status kepemilikannya," ujar kuasa hukum Leni Marlina, Eneng Abdilah kepada MediaTOR baru baru ini. 

"Kami yakini status sertifikat atas nama Cece Rustaman yang dijaminkan masih utuh, belum ada perubahan. Jikalau pihak UPK ada jual beli dengan Cece Rustaman, kenapa tidak memperlihatkan bukti fisiknya. Apakah bodong sertifikat yang dijaminkan bendahara UPK ini," ungkap kuasa hukum Leni Marlina Eneng Abdilah.

Sementara itu, mantan Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Sari Rohana meminta agar selamatkan UPK. Dan pihak Kecamatan Cibitung harus bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan persoalannya. 

"Karena bagaimanapun unit pengelola keuangan UPK Saluyu bukan milik pribadi. Tapi milik masyarakat Kecamatan Cibitung, harus diselamatkan," kata mantan ketua BKAD Sari Rohana. (Investigasi lengkap, ikuti berita selanjutnya...! (SU).

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)