Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Paguyuban EX Kompi 13 Kota Bogor Adakan Tahlil Akbar

Paguyuban EX Kompi 13 Kota Bogor Adakan Tahlil Akbar

14.40.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Paguyuban Kompi 13 Barak Bawah, Kedung Halang, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, mengadakan Tahlil Akbar untuk yang pertama kalinya.  Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan warga asrama Brigade Mobil (Brimob).

Menurut Dodi Wahyudi selaku Sekretaris Paguyuban  mengatakan,  kegiatan tersebut adalah merupakan sebagai bentuk dari silahturahmi yang sempat tertunda akibat adanya Covid 19.  

Sementara itu, Ketua Paguyuban EX-Kompi 13 Barak  ketika diwawancarai mengatakan."Kegiatan kami hari ini adalah merupakan silaturahmi disamping mengadakan do'a bersama untuk orang tua kita, juga sekaligus memperingati hari pahlawan. Dan kita sebagai anak-anak keluarga  Asrama Brimob sepatutnya untuk selalu mengingatnya, untuk mengirimkan doa pada orang tua kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita" ujar Mega Indra Ketua EX-Kompi 13 Barak Bawah saat diwawancai MediaTOR, Sabtu (13/11).    


Lanjut Indra,"Kegiatan ini tentunya, kita akan adakan setiap tahunnya. Agar tidak terputus kekeluargaan dari Asrama Brimob dan tetap akan selalu berlanjut acara Tahlil Akbar ini dan kita akan tularkan pada generasi selanjutnya," pungkasnya.            Sedangkan tausiah  telah diisi oleh Ustad Solihin sekaligus pembimbing acara Tahlil Akbar.(Darlis)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)