Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Sekretaris Baru Diharapkan Lebih Mementingkan Kemajuan DKKB
Bodetabek

Sekretaris Baru Diharapkan Lebih Mementingkan Kemajuan DKKB

13.55.00
Share it:



Bogor,(MediaTOR Online) - Dewan Kesenian Kabupaten Bogor (DKKB), mengadakan rapat internal di kantor Disbudpar, Kamis, (27/01/22) – terkait pembahasan mundurnya sekretaris DKKB – Bambang Irawan.

Rapat yang diinisiasi oleh Dewan Pakar DKKB Raden Nasan Sujana dan juga Sukarna itu dihadiri oleh beberapa komite. Di antaranya Komite Seni Musik, Komite Seni Tari, Komite Seni Peran, Komite Seni Tradisi.

“Hasil rapat telah memutuskan untuk segera mencari sekretaris baru,” ungkap Sujana atau yang biasa dipanggil Abah Jana.

Rapat tersebut juga dihadiri ketua DKKB Putra Gara, Bendahara Lilis, OKK Ruslan, dan diketahui Kadis Budpar Deni Humaedi.

Usai rapat Abah Jana, Putra Gara, Lilis dan Ruslan menghadap Deni Humaedi melaporkan untuk melaporkan keputusan hasil rapat.

“Segera buat berita acaranya, dan segera juga cari pengganti sekretarisnya. Agar giat DKKB yang sudah terencana bisa berjalan maksimal,” saran Deni.

Sementara, Putra Gara selaku ketua DKKB berharap sekretaris DKKB yang baru nanti dapat bekerja secara maksimal demi kemajuan DKKB.

“Harapan kami semoga sekretaris yang baru nanti lebih mementingkan kemajuan DKKB. Dan kami sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin bergerak bersama dengan DKKB,” kata Gara menutup perbincangan . ( Zay )

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)