Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Spekulan Tanah Buat Kisruh Warga
Hukum Dan Kriminal

Spekulan Tanah Buat Kisruh Warga

21.52.00
Share it:

Karawang,(MediaTOR Online) - Permasalahan sengketa lahan tanah kerap berbuntut panjang, bahkan tak jarang harus berakhir di meja hijau. Apalagi kalau para spekulan sudah ikut campur, tentunya persoalan kian rumit. 

Seperti halnya yang terjadi dengan lahan tanah milik (Almh) Hj.Fatmawati warga Desa Tanahbaru, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini. Lahan milik almarhumah yang berlokasi di Desa Teluk Jaya, kecamatan yang sama, diakui sebagai harta gono-gini, saat dia bersuamikan H. Muhamad (Alm).

Padahal, dalam perkawinan di bawah tangan antar keduanya tidak memiliki keturunan. Anehnya, anak tiri almarhum menggugat seolah olah harta milik almarhumah (Almh) Hj.Fatmawati adalah harta gono-gini. 

Nampak Hj. Rosmiyati bersama suami ahli waris almarhumah HJ Fatmawati bersama kuasa hukumnya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karawang,  perkawinan mereka tidak diakui negara, karena hanya nikah siri. Dengan demikian gugatan pihak anak tiri almarhumah tidak ada memiliki dasar hukum.

Sementara itu, menurut Antoni Trianto SH, kuasa hukum dari Hj. Rosmiyati  anak kandung  (Alm) Hj. Fatmawati dari  law firm Anton - Andrie & Partners, permasalahan gugatan pihak lain yang mengaku-ngaku memiliki hak terhadap lahan milik almarhumah tidak memiliki kekuatan hukum. "Berdasarkan putusan PA Karawang karena perkawinan siri tidak tercatat di KUA, maka pernikahannya fasid. Oleh karenanya tidak ada perceraian tanpa ada perkawinan. Jadi gono gini apa yang dituntut kalo tidak ada perkawinan dan perceraian...? Apa lagi yang menuntut anak tiri," tandas Anton, panggilan karibnya.

Hal yang sama dikatakan Ardi Sutro SH. "Perkawinan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku maka di anggap tidak pernah terjadi dan tidak memiliki hak atas putusnya perkawinan tersebut,” imbuh Ardi.(Harlan)


https://youtu.be/l7JC6nP8_4Q

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)