Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Serba-serbi Sekber WMO Laksanakan Diklat Jurnalistik Media Siber
Serba-serbi

Sekber WMO Laksanakan Diklat Jurnalistik Media Siber

15.03.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Sekretariat Bersama Wartawan Media Online (Sekber WMO) menurut rencana akan menggelar Diklat Jurnalistik Wartawan Media Siber pada hari Sabt, 29 Juli 2022 mendatang.

Ketua Umum Sekber WMO dalam Surat Penetapannya tanggal 15 Juli 2022 Nomor 55 P/Sekber WMO/VII/2022  telah mengangkat Panitia Diklat terdiri Ketua A. Indrawan Heryadi SE, Sekretaris Abdul Manan, Bendahara Doddy Irawan, Seksi Humas/Acara Eddy Muti SIP.

Lebih lanjut Ketua Umum Sekber Wartawan Media Online Drs H Bustanul Daham MSi mengatakan bahwa untuk memberikan penajaman tugas Wartawan Media Online telah diadakan Koordinasi dengan Ketua SMSI Bogor Raya. Materi pelatihan Diklat singkat ini terdiri dari Implementasi Undang Undang No 40 tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik (penerapannya pada Jurnalis Media Siber) dan Peraturan serta Teknik Media Siber.

Sementara itu, Ketua Pelaksana A. Indrawan Heryadi SE menjelaskan peserta Diklat telah tercatat sebanyak 60 orang Wartawan Online dari berbagai media dalam jajaran Sekretariat Wartawan Media Siber. Adapun tempat penyelengaraan Diklat Jurnalistik Media Siber tersebut akan dilaksanakan bertempat di Aula Sekber WMO Jl Raya Jakarta Km 48 Ruko Cibinong Indah 6-7 Nanggewer Bogor.

Kepada peserta diminta menyerahkan pasfoto 3x4 sebanyak 2 buah, foto copy kartu pers dan mengisi formulir yang telah siapkan panitia. Kewajiban melapor dari tanggal 15 Juli sampai tanggal 25 Juli 2022. Demikian Siaran Pers Sekber Wartawan Media Online.(Amsir) 

Tags: Serba-serbi
Share it:

Serba-serbi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)