Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Gerebek Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Desa Gilirang
Hukum Dan Kriminal

Gerebek Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Desa Gilirang

09.56.00
Share it:


Palembang,Media TOR,Gerakan Bersama Rakyat Berantas Korupsi (Gerebek) akan melaporkan dugaan penyimpangan dana Desa, Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan,bBanyuasin ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang diduga merugikan Negara ratusan juta Rupiah.

      Ketua Gerakan Bersama Rakyat Berantas Korupsi (Gerebek), Samiun kepada Wartawan di Palembang, Kamis, mengungkapkan, dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan terjadi sejak 2020 hingga sekarang yang diduga merugikan Negara ratusan juta rupiah.

     Menurut Samiun, Tahun Anggaran 2021, Desa Gilirang mendapat dana Desa sebesar Rp.1.567.626.000, yang diperuntukkan dengan beberapa program diantaranya, Penyelenggaraan desa Siaga Kesehatan dengan dana keseluruhan dari Pencairan tahap satu hingga tahap tiga sebesar Rp.131.69.000. Namun, berdasarkan keterangan,dana untuk menunjang kegiatan tersebut tidak sebesar itu. Pembangunan Jembatan milik desa sebesar Rp.70.000.000. Namun, berdasarkan Investigasi yang dilakukan Tim Gerebek, fisik pekerjaan tidak sesuai dengan dana yang ada. Pembangunan Rehab/Peningkatan sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga milik desa (Pembangunan Saga) sebesar Rp.1.151.300.000. Namun berdasarkan Investigasi yang dilakukan Tim Gerebek, Fisik pekerjaan diduga tidak sesuai dengan dana yang ada.Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa sebesar Rp119.100.000.Ini patut dipertanyakan. Dan kegiatan lainnya yang diduga terjadi penyimpangan.

     Untuk Tahun Anggaran 2022, Desa Gilirang mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.068.560.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, pembangunna jalan usaha tani, rehab tanggul sebesar Rp.113.000.000. Namun, berdasarkan Investigasi yang dilakukan Tim Gerebek, fisik pekerjaan dikerjakan asal jadi. Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Desa Gilirang diduga terjadi tahun 2020.

     Terkait itu, dalam waktu dekat, Gerebek akan melaporkan dugaan Penyimpangan Dana Desa, Desa Gilirang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.(rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)