Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum SCI Desak KPK Tetapkan HD Sebagai tersangka
Hukum

SCI Desak KPK Tetapkan HD Sebagai tersangka

15.35.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan sebagai tersangka. Patut diduga Herman Deru menerina aliran dana dugaan korupsi angkutan batubara PT.Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT.SMS), yang menjerat Sarimuda mantan Dirut PT.SMS.

     Kepada Wartawan di Jakarta, Sabtu, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi,HS menyebutkan, berdasarkan keterangan saksi saksi yang diperiksa KPK, nama Herman Deru disebut sebut ikut menerima aliran dana dari PT.SMS. Selain itu, nama Yaser, menantu HD dan Samantha, Putri HD juga disebut sebut menerima aliran dana tersebut.

    Menurut Asmawi, dalam operasionalnya, PT.SMS masih memakai Peraturan Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bukan angkutan batu bara Payung hukumnya cuma Pergub No.74 tahun 2018 tentang larangan angkutan batubara melintas di jalan umum. Kerjasama itu diduga berpotensi merugikan negara terkait fee yang diduga mengalir ke pihak tertentu,yang diantaranya ke HD dan keluarga.

   "Kami mendesak KPK segera menetapkan Herman Deru sebagai tersangka.Terlepas apapun kepentingan pimpinan  KPK jangan sampai menghambat proses penyidikan " ujar Asmawi.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)