Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Buntut Bentrok Pol PP Dengan Aktivis, Pejabat Gubernur Sumsel Segera Mencopot Kasat Pol PP
Hukum

Buntut Bentrok Pol PP Dengan Aktivis, Pejabat Gubernur Sumsel Segera Mencopot Kasat Pol PP

12.12.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Dr Drs H.A.Fatoni MSI berjanji akan mencopot Aris Saputra sebagai Kasat Pol PP Pemrov Sumatera Selatan.

      Janji itu disampaikan Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Fatoni saat melakukan pertemuan  dengan para Aktivis tadi malam di rumah Dinas Gubernur Griya Agung Palembang. Pernyataan Fatoni tersebut sebagai jawaban atas tuntutan peserta aksi solidaritas yang digelar Senin 16 Oktober lalu yang mendesak PJ Gubernur Sumatera Selatan segera mencopot Aris Saputra sebagai Kasat Pol PP karena diduga arogan yang memerintahkan oknum anggotanya menyemprotkan Aspar ke peserta aksi saat mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar aktivis pada 12 Oktober 2023 yang lalu.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif SCW, mewakili sejumlah aktivis, menyampaikan  petisi desakan pemecatan Ares Saputra sebagai Kasat Pol PP.

     Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Fatoni mengatakan,akan melakukan pendalaman. Kalau Kasat Pol PP, sudah 5 Tahun  menjabat, itu sudah boleh dimutasi. Secara aturan sudah boleh. Hanya tolong, lanjut Fatoni, saya berikan waktu bagaimana formula yang pas. Ini bukan janji, ini penyampaian kalau janji harus tepat. Akan ada mekanismenya. Jangankan itu yang 5 tahun, yang 2 tahun   bisa kami pindah nih kalau macam-macam.

    "Semua aspirasi akan menjadi masukan penting dan akan kami perhatikan nanti akan kami bahas secara internal," tuturnya.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)