Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Diskusi Publik Soroti Keputusan MK
Hukum

Diskusi Publik Soroti Keputusan MK

14.32.00
Share it:

Cibinong,(MediaTOR Online) - Mahasiswa dari berbagai kampus bergabung dalam diskusi publik yang hangat mengenai kontroversi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Keputusan ini menjadi sorotan utama, memicu berbagai pendapat dan reaksi dari masyarakat," ujar salah satu mahasiswa Yusfitriadi di Kabupaten Bogor, kemarin.

Menurutnya, beberapa pihak memberikan dukungan penuh Dan melihatnya sebagai langkah sesuai dengan prinsip keadilan dan konstitusi. "Namun, ada juga kelompok yang mengecam keputusan tersebut. Ini jelas mengkhawatirkan dampak negatif terhadap stabilitas hukum dan tatanan sosial," katanya.

Untuk diketahui, diskusi tersebut melibatkan aktivis, akademisi, dan tokoh masyarakat. Panel dan forum daring di adakan untuk mendiskusikan implikasi keputusan MK, menciptakan ruang bagi beragam pandangan dan analisis.

"Mahasiswa dan pakar demokrasi turut serta, membentuk dinamika diskusi publik yang semakin kompleks," ucap Yusfitriadi. Ia pun menjelaskan, pada akhir acara setiap narasumber menyoroti bahwa demokrasi yang dibuat-buat berujung pada penindasan yang berkepanjangan. "Mereka menekankan bahwa kekuasaan yang tidak mengindahkan demokrasi adalah awal dari keruntuhan suatu negara karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," tegas Yusfitriadi.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)