Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Obat Terlarang di Sebrang Terminal Kampung Melayu, Pelaku Harus Ditangkap dan Ditindak Tegas
Hukum Dan Kriminal

Obat Terlarang di Sebrang Terminal Kampung Melayu, Pelaku Harus Ditangkap dan Ditindak Tegas

09.40.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Toko obat jenis   tremadol dan sejenisnya kembali marak di Sebrang terminal Kampung Melayu sebelah flyover jalan Kampung Melayu Besar Jakarta Timur, ketika dikonfirmasi oleh wartawan, penjaga toko ngancam dan merasa kebal hukum.

Pemilik Toko inisial CDR tidak takut dan merasa dilindungi oleh beberapa oknum aparat, saat ingin konfirmasi via whatsapp pemilik toko menutup diri dan tidak mau diwawancara.

"Emangnya kenapa? Silahkan laporkan saya tidak takut,"ujar penjaga toko, Jakarta Timur. (13/05/2025).

Obat terlarang adalah obat-obatan yang tidak diizinkan untuk digunakan atau diedarkan karena dapat menyebabkan ketergantungan, kerusakan kesehatan, atau bahkan kematian. 

Contoh Obat Terlarang:

1. Narkotika: Heroin, morfin, kokain, dan lain-lain.

2.Psikotropika: LSD, ekstasi, dan lain-lain.

3.Stimulan: Amfetamin, metamfetamin, dan lain-lain.

Bahaya Obat Terlarang

1. Ketergantungan: Obat terlarang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis.

2. Kerusakan Kesehatan: Obat terlarang dapat menyebabkan kerusakan kesehatan, seperti kerusakan hati, jantung, dan sistem saraf.

3. Kematian: Obat terlarang dapat menyebabkan kematian karena overdosis atau komplikasi kesehatan lainnya.

Astacita Prabowo, yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto, memiliki komitmen kuat untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari misi Presiden Prabowo untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Beberapa langkah yang telah dilakukan dalam program Astacita antara lain:

Penguatan Reformasi Hukum: Pemerintah berupaya memperkuat reformasi hukum untuk memberantas peredaran narkoba.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:  Pemerintah juga berupaya mencegah dan memberantas korupsi yang terkait dengan peredaran narkoba.

Pengawasan dan Penindakan Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan sindikat narkotika.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Komjen Pol. Marthinus Hukom, menegaskan bahwa penanggulangan permasalahan narkotika merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo.

Dimohon kepada aparat Kepolisian RI agar segera menindak tegas para pelaku pengedar obat terlarang tersebut agar tidak merusak generasi bangsa. Mengawasi anak-anak dan remaja untuk mencegah mereka terpapar obat terlarang.(Rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)