Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Desak Kapolda Sumsel Segera Copot Kasat Narkoba Polres Prabumulih
Hukum Dan Kriminal

SCI Desak Kapolda Sumsel Segera Copot Kasat Narkoba Polres Prabumulih

09.30.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation ( SCI ) mendesak Kapolda Sumatera _ segera mencopot Kasat Narkoba Polres Prabumulih terkait dugaan pemerasaan yang diduga dilakukan lima anggota Satnarkoba Polres Prabumulih.

Kepada Wartawan di Palembang, Sabtu, Koordinator Nasional Society Corruption ( SCI ) Asmawi, HS mengatakan, pencopotan Kasat Narkoba Polres Prabumulih perlu dilakukan agar kasus ini terang benderang."Apakah Kasat Narkoba terlibat dalam dugaan pemerasan dan atau menerima aliran dana. Nnah ini harus diusut secara tuntas," ujarnya.

Menurut Asmawi, selain segera mencopot Kasat Narkoba, sebaiknya oknum oknum yang diduga bermasalah tersebut ditarik ke Polda Sumatera Selatan dan ditempatkan di Yanma. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari tekanan dan intimidasi. Selain itu, Asmawi, menyarankan agar kasusnya tetap ditangani Bidang Propam Polda Sumatera Selatan.

Seperti ramai diberitakan sejumlah Media, dugaan praktik penyalahgunaan wewenang kembali mencoreng Institusi Kepolisian. Kali ini, sejumlah oknum di jajaran Satnarkoba Polres Prabumulih dilaporkan dengan dugaan pemerasan keluarga tersangka kasus Narkoba yang terjaring razia ditempat Karaoke.

Korban berinisial Cs ( 49 Tahun ) Warga Desa Teluk Jaya, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim terjaring razia saat tengah berkaraoke bersama empat rekannya dan lima pemandu lagu disalah satu room Karaoke Prabumulih ( 23/4/2025).

Dari hasil tes urine yang dilakukan petugas gabungan, tujuh orang dari sepuluh orang,termasuk cs, dinyatakan positif Narkoba.

Tujuh orang itu kemudian dibawa ke Mapolres Prabumulih. Keesokan harinya, istri Cs berinisial RT ( 30 ) dipanggil untuk datang ke kantor Polisi. Disanalah dugaan pemerasan terjadi.

Menurut RT, dia diminta Rp.150 juta agar Suaminya bisa dilepas. Setelah terjadi negoisasi akhirnya disepakati angka Rp.80 juta."Uang itu untuk membebaskan suami saya dan kawannya," ujar Rt kepada Wartawan, Kamis (15/5/2025).

Setelah uang diterima, cs dan satu rekannya, Lky ( 48 tahun ) dijemput pihak Yayasan Cahaya Putra Tunggal yang berdomisili di Indralaya, Ogan Ilir untuk menjalani Program Rehabilitasi. Namun disana, Rt kembali diminta membayar biaya tambahan masing masing Rp.16,5 juta untuk cs dan Rp.15,5 juta untuk Lky.

Merasa diperas, akhirnya Rt melapor ke Bidang Propam Polda Sumsel, sesuai Laporan Nomor : STTP/85.DL/V/2025/Yanduan tertanggal 7 Mei 2025.

Dalam Laporan itu, Rt melaporkan lima oknum Satbarkoba Polres Prabumulih yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan tersebut.( red )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)