Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Desak Kapolda Sumsel Telisik Yayasan Panti Rehabilitasi Narkoba
Hukum Dan Kriminal

SCI Desak Kapolda Sumsel Telisik Yayasan Panti Rehabilitasi Narkoba

10.03.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) -  Society Corruption Investigation ( SCI ) mendesak Kapolda Sumatera Selatan menurunkan Tim guna menelisik sejumlah Yayasan Panti Rehabilitasi Naroba di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan..

Berbicara kepada Wartawan di Palembang, Sabtu, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ) Asmawi, HS mengungkapkan, dari berbagai peristiwa dan Laporan,baik Laporan ke Polda Sumatera Selatan maupun Laporan ke Tim SCI, diduga ada beberapa Yayasan Panti Rehabilitasi Narkoba memiliki sel khusus seperti sel tahanan.

Dari laporan ke Polda Sumsel dan SCI ,kata Asmawi, warga binaan bukan malah direhab tapi mengalami penyiksaan ."Penyiksaan itu merupakan pelanggaran HAM," ujarnya.

Menurut Asmawi, sudah ada Laporan ke Polda Sumatera Selatan dan SCI terkait tentang sel khusus dan penyiksaan itu." Nah, sebaiknya Kapolda menurunkan Tim mengusut adanya sel tahanan di sejumlah Panti Rehabilitasi," ujarnya.

Selain itu, lanjut Asmawi, diduga ada sejumlah Yayasan Panti Rehabilitasi diduga melakukan pemerasan terhadap pemakai Narkoba yang direkomendasikan oleh pihak Kepolisian."Apakah ini ada persengkokolan, perlu dilakukan pengusutan," tegasnya.

Society Corruption Invesigation ( SCI ) akan merekomendasikan kepada Kapolri untuk membentuk Badan atau sejenisnya, yang khusus merehabilitasi pecandu Narkoba di seluruh Propinsi dengan sumber dana dari Negara.(Rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)