Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Penguatan Pariwisata Berkelanjutan melalui Pengurangan Food Loss dan Food Waste di Industri Pariwisata
Metropolitan

Penguatan Pariwisata Berkelanjutan melalui Pengurangan Food Loss dan Food Waste di Industri Pariwisata

08.43.00
Share it:

Jakarta (MediaTOR Online) - Dalam upaya memperkuat praktik pariwisata berkelanjutan di Jakarta Utara, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Utara berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang berkolaborasi dengan World Wide Fund for Nature (WWF) dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Selasa (18/11).

Pada kesempatan ini Kasudin Parekraf Jakarta Utara, Shinta Nindyawati, hadir sebagai narasumber untuk memberikan wawasan dan mendorong komitmen pelaku industri pariwisata khususnya Perhotelan dalam pengelolaan sampah makanan.

Dalam paparannya, disampaikan bahwa sektor perhotelan memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata hijau melalui pengelolaan sampah yang lebih bijak. Pengurangan food loss dan food waste dapat dilakukan dengan strategi sederhana namun berdampak. 

Contoh awal perencanaan bahan baku yang terukur untuk mencegah kelebihan stok. Selain itu penerapan konsep Action Station dimana makanan dimasak sesuai pesanan membantu meminimalkan makanan berlebih, Smart Portion memberi keleluasaan tamu memilih porsi sesuai kebutuhan. Sisa makanan yang masih layak juga dapat diolah kembali menjadi produk baru, ditambah optimalisasi daur ulang untuk memastikan sampah makanan tidak langsung berakhir di TPA.

Penerapan strategi ini bukan hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga memperkuat citra Pariwisata Hijau DKI Jakarta sebagai kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara Sudin Parekraf dan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara, kegiatan ini menjadi langkah bersama untuk mendorong industri perhotelan lebih peduli dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah makanan.

Selain memberikan edukasi, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk membangun kesadaran dan mendorong aksi nyata para pelaku industri. Dengan pengelolaan sampah yang baik, hotel tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga berkontribusi pada keberlangsungan lingkungan.

Melalui sinergi dan komitmen bersama, Jakarta Utara diharapkan semakin mampu memperkuat posisinya sebagai kawasan yang mendukung pariwisata yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sekaligus siap menghadapi tantangan masa depan.(diq)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)