Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Pimpin Apel Perdana 2026, Wali Kota Bekasi Tegaskan Layanan Publik dan Akselerasi Digital
Bodetabek

Pimpin Apel Perdana 2026, Wali Kota Bekasi Tegaskan Layanan Publik dan Akselerasi Digital

09.24.00
Share it:

KOTA BEKASI,(MediaTOR Online) - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memimpin apel pagi perdana Pemerintah Kota Bekasi di awal tahun 2026 yang diikuti jajaran aparatur sipil negara (ASN). Apel tersebut menjadi momentum refleksi kinerja sekaligus penguatan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, serta inovasi berkelanjutan.


Dalam apel awal tahun itu, Pemkot Bekasi melaksanakan sejumlah agenda strategis, di antaranya penandatanganan kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Bekasi. Kerja sama ini difokuskan pada integrasi sistem pemerintahan guna meningkatkan layanan perbankan sekaligus mempercepat transformasi digital di lingkungan Pemkot Bekasi.

Sejumlah penghargaan juga diserahkan, termasuk prestasi kejuaraan variasi musik dan final tour baris-berbaris tingkat nasional 2025. Kota Bekasi turut menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai badan publik dengan kualifikasi Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025 kategori pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat, sehingga berhak menyandang label Zona Informatif sepanjang 2026.

Selain itu, Pemkot Bekasi memperoleh Penghargaan Gubernur Jawa Barat dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat 2025, menerima hibah mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta menyerahkan pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Kota Bekasi 2025 kepada Sekretaris Daerah.

Penghargaan PEKPPP Mandiri 2025 dan apresiasi bagi aparatur serta relawan kemanusiaan yang terlibat penanganan bencana di Sumatera, Sumatera Utara, dan Aceh juga diberikan.

Dalam arahannya, Tri Adhianto mengapresiasi seluruh capaian tersebut dan menekankan makna keterbukaan informasi.

Menurutnya, predikat kota terinformatif bukan semata soal formalitas, melainkan kemampuan pemerintah menyampaikan informasi secara sederhana, efektif, dan mudah dipahami publik.

Ia juga meminta seluruh SKPD menyampaikan refleksi kinerja tahunan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Menutup apel, Wali Kota Bekasi mengajak seluruh jajaran menyongsong 2026 dengan optimisme. Ia menyebut, dalam 11 bulan terakhir Kota Bekasi menunjukkan kemajuan signifikan dengan deretan prestasi dan inovasi, termasuk peringkat ketiga inovasi terbanyak di tingkat nasional. 

“Capaian ini harus menjadi pemicu peningkatan kinerja di semua lini, dari kelurahan hingga OPD dan BUMD,” tegasnya. ( Egi)






Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)