Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional DPP LSM LIRA INDONESIA Pimpinan Drs.KRH.HM.Jusuf Rizal, SH,SE,M.Si Mendesak KPK untuk Bertindak Tegas dan Melakukan Upaya Jemput Paksa terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
Nasional

DPP LSM LIRA INDONESIA Pimpinan Drs.KRH.HM.Jusuf Rizal, SH,SE,M.Si Mendesak KPK untuk Bertindak Tegas dan Melakukan Upaya Jemput Paksa terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

20.17.00
Share it:

Jakarta, MediaTOR Online) -Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPP LSM LIRA INDONESIA) pimpinan Drs.KRH.HM.Jusuf Rizal, SH,SE,M.Si mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak tegas, tidak tebang pilih, dan melakukan upaya jemput paksa terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Desakan ini melalui surat resmi DPP LSM-LIRA Indonesia 20/10/2026 yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden Lsm-Lira Indonesia H. Samsudin, SH,MH dan Mustakim Ishak Sekjen Lsm-Lira Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan setelah Nusron Wahid telah dua kali mangkir tidak hadir memenuhi panggilan resmi KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

H.Samsudin,SH, MH Wakil Presiden Lsm-Lira Indonesia yang dijuluki "Predator Koruptor" bersama Panglima Brikom Lsm-Lira Johny Ismail mendatangi KPK 20/10/2026 untuk memberikan dukungan agar KPK tidak ragu melakukan upaya paksa terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala- BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan(HGB) PT. Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Samsudin, SH, MH menegaskan, semua warga negara sama di depan hukum. Pejabat Negara seharusnya memberi contoh ketaatan hukum agar perkara tersebut terang-benderang, bukan justru menghindar dari proses pemeriksaan ujar Samsudin.(mi)

Tags: Nasional
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)