Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Sungai Cipanas dan Kalituan, Indramayu Dinormalisasi
Daerah

Sungai Cipanas dan Kalituan, Indramayu Dinormalisasi

17.00.00
Share it:
Indramayu,(MediaTOR Online) - Menjelang datangnya musim hujan pemerintah terus berupaya untuk meminimalsir bahaya banjir yang diakibatkan dari meluapnya sungai. Salah satunya adalah Sungai Cipanas yang beberapa tahun silam sungai tersebut meluap hingga merendam ratusan hektar sawah serta pemukiman warga yang hidup di kawasan aliran sungai tersebut.

    Untuk itu pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air dan Mineral menunjuk BBWS satuan kerja NVT pelaksana jaringan sumberdaya air Cimanuk-Cisanggarung PPK sungai dan pantai I menormalisasi dua sungai yakni Sungai Cipanas dan Kalituan. Hasil pantauan koran ini proyek yang dibiayai dari APBN-P 2015 ini sebesar Rp 9.741.056.000 diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir yang suatu saat dapat mengancam warga sekitar.
    Idin (45 th) warga Desa Pegagan blok Cilogog merasa bersyukur sekali dengan adanya proyek normalisasi ini. “Kami warga yang hidup di kawasan sungai ini selalu was-was, kalau-kalau banjir datang secara tiba tiba. Tapi, dengan sungai ini dinormalisasi akan memperlancar air yang datang,”terangnya. 
    Di tempat yang sama, Pelaksana kegiatan proyek Aak Fuadi SE, menjelaskan proyek ini merupakan langkah awal pemerintah dalam upaya untuk penanggulangan bahaya banjir. “Dengan menormalisasi dua sungai yakni sungai Cipanas dan Kalituan ini, diharapkan mampu mengatasi permasalahan banjir karena di samping menormalisasi,  sisi kanan-kiri sungai tersebut dibuatkan tanggul baru. Dengan cara tanggul yang lama ditinggikan,” terang Aak.    
     Adapun sungai Cipanas yang dinormalisasi  tersebut, lanjut Aak berada di sepanjang  2 kecamatan yakni Kecamatan Terisi dan Losarang. Sedangkan untuk Kalituan berada di Kecamatan Losarang. “Kami mewakili PT Karyakita Putra Pertiwi yang mengerjakan proyek ini akan berusaha semaksimal mungkin agar hasil kerja kami dapat bermanfaat bagi masyarakat luas,” imbuhnya.(AKMAL)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)