Bekasi,(MediaTOR Online) - Interpelasi anggota DPRD Kota Bekasi terkait PPDB Online gagal mendapat dukungan dari empat anggota fraksi yang sebelumnya mendukung Fraksi PDI P. Kekecewaan anggota dewan dari fraksi PDIP lantaran hak interpelasi yang saat ini digadang gadang bakal lolos dalam rapat badan Musyawarah (Bamus) yang dilakukan di Aula Gedung DPRD Kota Bekasi pada Selasa malam (11/8/2015).
Bamus berjalan begitu alot terkait interplasi PPDB Online yang dinilai tak memihak warga miskin. Rapat interplasi sempat diskors karena mengalami jalan buntu. Akhirnya Fraksi PDIP menggelar konferensi pers usai rapat Bamus diskors. PDI P bersikeras bahwa kebijakan pemerintah Kota Bekasi melalui Keputusan Walikota (Kepwal) No. 422.1 /kep .280-Disdik/VI/2015 dianggap bermasalah dan tidak memihak siswa miskin. Dasar interplasi yang dimotori Komisi D berdasarkan laporan warga sebanyak 425 siswa miskin yang masih belum sekolah akibat carut marutnya system PPDB Online.
Empat fraksi yang pada akhirnya menarik dukungannya dari interplasi yakni anggota dari fraksi Gerindra, Hanura, PPP dan PAN. Namun Ketua Fraksi PDIP , Anim Imannudin menyatakan fraksinya tetap konsisten memperjuangkan agar warga miskin bisa terakomodir menikmati sekolah gratis.
“Kami akan menempuh jalur PTUN dan fraksi PDIP tetap komitmen memperjuangkannnya,” tegasnya.
Sedangkan Ketua Komisi D Nuryadi Darmawan akan menempuh cara lain selain melalui jalur PTUN, pihaknya akan melakukan investigasi untuk mengumpulkan data - data mengingat Kepwal yang diterbitkan Walikota Bekasi dinilai bermasalah tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar. Diakuinya dirinya kecewa atas gagalnya interpelasi PPDB Online. Nuryadi mengungkapkan bahwasannya terlalu banyak tuduhan dan fitnah tentang dirinya yang dianggap ada kepentingan dibalik interplasi PPDB Online.
Meski interplasi gagal masuk dalam sidang paripurna. Ke depannya data-data yang kami miliki pada akhirnya bisa terbukti kedepannya. Dan kami tetap terus akan melakukan permohonan tertulis untuk bagaimana interpelasi bisa direalisasikan, kata Nuryadi yang biasa disapa Enung ini optimis.
"Saya tidak akan berhenti sampai disini. Dan saya memohon maaf kepada masyarakat karna saya hanya bisa sampai pada afirmasi swasta," kata Nurdiyanto.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai pun berharap kelanjutan rapat Bamus ini bagi anggota fraksi yang semula menarik diri dari usulan interpelasi akan kembali mendukung karena dirinya menilai interplasi merupakan bagian dari hak dewan. Dan Fraksi PDIP tetap konsisten memperjuangkan hak interpelasi ini sampai diputuskannya di rapat paripurna nanti.
Menurutnya bamus terkait interplasi PPDB Online hari ini bukan interplasi gagal, hanya saja mengalami penundaan.
"Setelah melalui proses yg panjang, ada inovator yg pada akhirnya menarik keputusan interplasi. Interplasi merupakan salah satu hak anggota DPRD untuk membela dan memperjuangkan hak masyarakat,” tegasnya.
Dia pun berharap kedepannya bisa terus bersinergi bersama-sama dengan awak media. Dan mudah-mudahan, ada perubahan untuk interplasi bisa dilanjutkan.(SF)
Post A Comment:
0 comments: