Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Irwansyah Kepala Desa Termuda di Bekasi
Bodetabek

Irwansyah Kepala Desa Termuda di Bekasi

15.45.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Masyarakat Desa Jayalaksana  mengucapkan selamat atas terpilih  dan  dilantiknya  Kepala Desa  Jayalaksana  yang  baru periode 2019-2024.


Image result for gambar ilustrasi KadesIrwansyah tercatat sebagai  Kepala  Desa  termuda  di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini. Seluruh masyarakat berharap beliau dapat  membawa  perubahan  ke arah yang jauh lebih baik dari pada periode sebelumnya. 

Saat Wartawan MediaTOR, berkunjung ke kediamannya,  Kades Irwansyah menyatakan  siap lahir batin menjadikan Desa Jayalaksana lebih maju dan siap bersaing dengan desa lain. Namun apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat seharusnya yang menjadi fokus utama. 

"Saya tidak mau obral janji, lebih baik mengajak seluruh komponen untuk bersama berfikir dan berbuat konkrit  demi kemaslahatan bersama desa tercinta ini," ujarnya bersemangat. 

Desa kami telah dibangunkan Rumah Sakit RSUD II yang berarti desa semakin maju walau demikian  sektor pertanian  sebagai salah satu kebutuhan dasar  juga harus ditingkatkan, imbuh Kades Irwansyah (Harlan/Y.Harun.AR)  

 

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)