Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Ini Di Ogan Ilir, Dana Desa Sudah Kecil,Dibebani Dana Pelatihan Pula
Daerah

Ini Di Ogan Ilir, Dana Desa Sudah Kecil,Dibebani Dana Pelatihan Pula

11.57.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Semakin hari semakin terjepit para Kepala Desa. Dana Desa diterima kecil, dibebani biaya Pelatihan pula,yg sangat memberatkan.

Saat ini,tidak seperti Tahun 2024 dan Tahun Tahun sebelumnya,Dana Desa digelontorkan oleh Pemerintah Pusat turun drastis.Biasanya Dana Desa diterima paling tidak satu Milyar,kini terjun bebas berkisar antara 200 juta hingga 300 juta.

Dana sekecil itu dialokasikan untuk kegiatan fisik dan Dana Operasional Desa.Belum lagi,Dana untuk Pelatihan yg dinilai sangat membebani." Dana Desa sudah kecil,dibebani dengan Dana kegiatan Pelatihan yang sangat memberatkan," ujar salah seorang Kepala Desa yang tidak mau namanya ditulis.

Di Ogan Ilir,berdasarkan data yang diperoleh,ada beberapa kegiatan Pelatihan yang dinilai terlalu mengada ada sehingga membebani Kepala Desa.

Kegiatan Pelatihan itu berupa,Pelatihan penyuluhan penyakit menular Rp. 600.000,OJT IDM Rp 400.000,Pelatihan sidesi & sidodi Rp. 1.000.000,Sosialisasi jaga desa Rp. 1.000.000 yang bersumber dari Dana Desa dan yang bersumber dari ADD Pelatihan penyuluhan hukum Rp. 500.000.

Tokoh Masyarakat Ogan Ilir,Asmawi,HS,menilai dana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk biaya pelatihan itu sangat membebani para Kepala Desa.

"Dana Desa yang diterima sudah kecil,dibebani dengan kegiatan yang mboten mboten," ujar Ketua Partai Demokrat Ogan Komering Ilir Priode 2002-2004 dan Ketua Partai Demokrat Ogan Ilir Priode 2004-2007 ini.

Asmawi berharap,Pemerintah Ogan Ilir segera menghentikan segala bentuk pelatihan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dan ADD yang membebani para Kepala Desa tersebut.

Sebagai Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ),Asmawi mengaku tengah menelusuri apakah pengeluaran Dana yang dikemas dalam bentuk Pelatihan itu merupakan setoran atau Gratifikasi yang diduga dilakukan oknum Aparat,yang dikemas dalam bentuk pelatihan.( Tm )

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)