Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Korpri Sukabumi Adakan Seminar "Optimalisasi Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu"
Daerah

Korpri Sukabumi Adakan Seminar "Optimalisasi Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu"

13.36.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Dalam rangka memeriahkan HUT ke 48, Korpri Kabupaten Sukabumi selenggarakan Seminar Sehari dengan tema "Optimalisasi Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu". Acara yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri tersebut berlangsung di Aula BKPSDM, Kamis (5/12).
Seminar tersebut diikuti oleh pengurus Korpri Kecamatan dengan menghadirkan Guru Besar Unpad Bandung Prof.Ir.Mega Fatimah Rosana M.sc.P.hd. sebagai narasumber.
Bulan April 2018 merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi Kab. Sukabumi yaitu dengan ditetapkannya kawasan Geopark Ciletuh Palabuanratu sebagai Unesco Global Geopark ( UGG), demikian disampaikan Sekretaris Daerah H. Iyos Somantri saat membuka seminar tersebut.
Menurut Sekda, hal lain yang patut  dibanggakan adalah penetapan Geopark Ciletuh Palabuanratu  hanya membutuhkan waktu yang tergolong singkat  yaitu 3 tahun untuk naik tingkat dari geopark berskala nasional menjadi Unesco Global Geopark.
"Oleh karena itu menjadi tugas semua anggota Korpri Kab. Sukabumi untuk terus mengembangkan kawasan Geopark supaya terus menyandang gelar sebagai Unesco Global Geopark  serta memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di Kab Sukabumi".
Geopark Ciletuh Palabuanratu  memiliki luas 126.100 hektar yang meliputi 8 Kecamatan di wilayah Kab Sukabumi, dalam pengembangannya  kawasan geopark memerlukan sinergitas dari semua stakeholder sehingga pengembangan kawasan geopark yang terdiri dari 50 obyek wisata tersebut dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Saya berharap pengembangan kawasan Geopark Ciletuh Palabuanratu dapat dioptimalkan sehingga pada tahun 2020 kita siap menghadapi evaluasi oleh tim penilai Unesco Global Geopark," p
ungkas Sekda.
Disaksikan seluruh hadirin, pada kesempatan tersebut Sekertaris Daerah menyerahkan Plakat kepada Prof.Ir .Mega Fatimah Rosana Msc.P.hd.(Reporter : IRS)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)