Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled PAM TJM Kabupaten Sukabumi Ada Peningkatan Omzet Signifikan

PAM TJM Kabupaten Sukabumi Ada Peningkatan Omzet Signifikan

18.51.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Perusahaan Air Minum Tirta Jaya Mandiri ada peningkatan omzet baik perbulan maupun pertahun. Perusahaan Daerah Air Minum yang berdiri sejak tahun 1990 hingga berubah status di tahun 2018 menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Jaya Mandiri (Perumda TJM) Kabupaten Sukabumi mengalami progres peningkatan yang cukup signifikan.

Sejak tahun 2016 Perumda TJM berhasil menambah 30 ribu Sambungan Langganan (SL) baru. Untuk target hingga akhir Desember 2019 mencapai 53 ribu konsumen SL baru dapat terpenuhi, dan selanjutnya pada tahun 2020 ditargetkan 80 ribu Sambungan Langganan baru akan tercapai.
Hal ini diungkap Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Tirta Jaya Mandiri (Perumda TJM) Kabupaten Sukabumi, Budi Arkah saat ditemui diruang kerjanya di Kantor Cabang Perumda TJM, Jalan Karangtengah Kecamatan Cibadak, Kamis (12/12/2019).
"PAM TJM Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas utama yaitu fokus dalam penyediaan air bersih yang tentunya untuk masyarakat,Program pelayanan kita optimalkan dengan penambahan bangunan water treatment plaint (WTP) guna menunjang stok ketersediaan air." Ungkap Dirum Budi Arkah.
Adapun untuk pencapaian pendapatan di tahun 2019, sambung Budi Arkah PAM TJM Kabupaten Sukabumi melakukan penambahan sambungan langganan baru guna mendorong peningkatan pendapatan PAM TJM yang cukup signifikan.
"Diakumulasikan bahwa pendapatan ditahun 2018 kita mendapatkan perbulan dikisaran 5 hingga 6 Milyar, bila hitungan pertahun kurang lebih dikisaran 60-70 milyar, itu perhitungan kotor.
"Bertambahnya sambungan baru, otomatis pendapatan meningkat. Namun perlu diingat sebanding lurus dengan biaya produksi, pengolahan, perawatan dan karyawan," tutur Budi Arkah.
Disinggung awak media upaya Perumda TJM dalam menjawab keluhan konsumen, Budi mengaku Pihaknya senantiasa melayani dan menindak lanjuti seluruh keluhan pelanggan secara quick respon dan optimal.
Program pelayanan lain bagi Pelanggan, Perumda TJM memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran bekerjasama dengan bank PT. Pos, BJB, BRI, BPR Sukabumi, BNI, BTN maupun di Alfa dan Indomart.
"Diharapkan kedepannya tidak ada alasan pelanggan menunggak kewajiban membayar," tandasnya.
Harapan kedepannya diperlukan sinergitas antara masyarakat dengan PAM TJM Kab.Sukabumi IRS)

karena air adalah sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat.(Reporter:

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)