Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Bupati Bogor Sosialisasikan Zakat Profesi
Bodetabek

Bupati Bogor Sosialisasikan Zakat Profesi

17.28.00
Share it:
Cibinong,(MediaTOR Online) - Berdasarkan intruksi Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2019 dimana Ade Yasin untuk mensosialisasikan tentang Optimalisasj Zakat profesi, Infak dan sedekah di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bogor. Dalam himbauan dari sosialisasi ini merupakan instruksi Bupati Bogor kepada kepala OPD (organisasi perangkat daerah ) Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar mampu menjadi pelopor dari mengkordinir  serta berperan aktif  mengakomodasi  zakat profesi.
Bupati Bogor Ade Yasin, mengatakan profesi zakat harus dapat mengoptimalkan serta  mensejahterakan masyarakat dalam mendukung program pancakarsa, khususnya Kabupaten Bogor.
“Berkeadaban antara lain seperti insentif marbot. Beasiswa putra daerah, beasiswa Hafiz Quran dan mendorong pengembangan pondok pesantren yang jumlahnya lebih dari 1.300,” kata Bupati.
Lanjutnya, apresiasi yang telah di selenggarakan dengan kegiatan  mensosialisasikan  instruksi bupati bogor Nomor 1 tahun 2019 dapat dioptimalisasi berupa zakat, infak dan sedekah.
“Bagi ASN  beragama Islam di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bogor sebagai upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat,” imbuh Ade.

Hal senada disampaikan Ketua Baznas Kabupaten Bogor KH. Lesmana, menjelaskan dengan telah terbitnya instruksi Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2019, dimana Baznas Kabupaten Bogor berkewajiban melakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan unit pengumpul zakat (UPZ) se-Kabupaten Bogor.
“Dengan terbitnya instruksi Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2019 maka kewajiban Baznas untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh unit pengumpul zakat, sosialisasi dilaksanakan sebanyak empat tahap yaitu pertama sosialisasi kepada UPZ OPD,  kantor kecamatan. SMP Negeri dan SMA/SMK negeri. Kedua sosialisasi kepada UPZ Puskesmas dan kelurahan. Ketiga sosialisasi UPZ koordinator satuan layanan pendidikan formal dan non-formal dan terakhir sosialisasi UPT desa,” terang KH. Lesmana. (Reny)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)