Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan KABID PAUD DISDIK SUMENEP BUNGKAM TENTANG BANTUAN DAK 2019
Pendidikan

KABID PAUD DISDIK SUMENEP BUNGKAM TENTANG BANTUAN DAK 2019

13.59.00
Share it:

Sumenep,(MediaTOR Online) -Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Raihani bersikap bungkam terhadap bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun Anggaran 2019.

Pasalnya, saat dihubungi melalui WhatsApp selulernya pada Raihani, Kabid Paud Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tidak bersedia membalas memberikan tanggapan. Bahkan sejumlah poin permintaan penjelasan yang disampaikan tidak ada satupun yang ditanggapi.

Beberapa diantaranya yaitu, tentang rincian daftar nama penerima bantuan kelompok kerja pendidikan keluar tingkat Kabupaten Sumenep tahun 2019, pendamping lembaga penyelenggara pengasuhan 1.000 HPK

Kemudian, apakah pejabat dari bidang PNF/PAUD merangkap sebagai koordinator pelaksanaan program pendampingan 1.000 HPK dan selanjutnya terkait salah satu contoh tata cara penyaluran bantuan operasional kelompok kerja pendidikan keluarga tingkat Kabupaten Sumenep tahun 2019.

Maka dengan ketidaktransparan terhadap bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun Anggaran 2019 yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Patut diduga tidak dilakukan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak dengan prinsip good govemance.

Apalagi dengan bersikap bungkamnya para pejabat penting ini, akan berdampak kepada amburadulnya kegiatan dan bertambah carut-marut, karena dampak kurangnya pengawasan dari masyarakat dan dari pikak instansi terkait.(Ridhawi)
Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)