Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah YPHI Melakukan Pembenahan Guna Persiapan Lokasi Wisata Pasca Covid 19
Daerah

YPHI Melakukan Pembenahan Guna Persiapan Lokasi Wisata Pasca Covid 19

17.03.00
Share it:




Sukabumi,(MediaTOR Online) - Dalam rangka persiapan menghadapi new Normal, Bumi Perkemahan Cidahu yang berada kawasan Family Hill yang saat ini manajemen pengelola oleh Yayasan Pribumi Hijau mulai merapihkan Tata lokasi, untuk kawasan wisata juga fasilitas Bumi Perkemahan ((Buper) atau camping buat pelajar /Pramuka juga terbuka untuk umum tak  luput bagi para pelancong juga wisatawan lokal maupun asing

Menurut Ketua YPHI Ayi Abdullah saat ditemui oleh awak media," adapun konsep saat ini selain tata ruang pengelolaan penataan dan pembenahan  perapihan dilokasi wisata alam ini rencananya akan memperbaharui area puja sera yang ada di wilayah sekitar..

 Wisata Alam Family hill selain untuk bumi perkemahan /camping kawasan ini akan di tata (diperbaiki) untuk zona wisata dan kuliner,termasuk fasilitas free Wi-fi  bagi para pengunjung.

Dilain pihak Rifki selaku wakil ketua menambahkan,kawasan atau area lokasi destinasi wisata ini selain pemandangan alam yang masih natural/asri, yayasan pribumi hijau Indonesia selain melakukan penataan dilokasi wisata juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk diberdayakan dibidang pertanian,atau usaha kecil diluar manajemen yayasan intinya untuk menambah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar,
Karena dengan berdiri juga berkembangnya yayasan pribumi hijau Indonesia ini bukan hanya untuk kesejahteraan pengurus dan anggota saja melainkan untuk masyarakat sekitar juga harus ikut  menikmati dengan adanya wisata ini.

Maka dari itu dalam keadaan  situasi menghadapi new normal ini,maka kami selaku pengurus yayasan pribumi hijau Indonesia akan selalu bekerja dengan giat agar benar benar bermanfaat bagi masyarakat banyak."ujar Rifki mengakhiri pembicaraannya.(Gunk - Deni)
Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)