Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Kadisdik Kabupaten Bogor Larang Jual Baju Seragam di Sekolah
Pendidikan

Kadisdik Kabupaten Bogor Larang Jual Baju Seragam di Sekolah

15.58.00
Share it:



Bogor,(MediaTOR Online) - Momen tahun ajaran baru seringkali menjadi  lahan bisnis penjualan baju seragam yang dikelola oleh pihak sekolah. Menanggapi  hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Entis Sutisna sudah membuat surat edaran tentang pelarangan penjualan baju seragam di sekolah, baik tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Apalagi di saat penerimaan siswa baru. Sesuai Regulasi PP No 17 tahun 2010 dan Permendikbud No 75 Tahun 2016, tentang larangan pihak sekolah maupun komite menjual atau menjadi distributor bahan seragam atau baju seragam di sekolah. Jika memang ada sekolah yang menjual baju seragam, saya akan memanggil secara kedinasan dan memprosesnya dan apabila terindikasi  melanggar akan ditindak, tegas Entis kepada Koran MediaTOR  di ruang kerjanya. Komite dapat memfasilitasi antara wali murid dengan pihak distributor seragam sesuai hasil rapat yang di ketahui oleh Kepala Sekolah mengenai  seragam yang di butuhkan dan bukan ajang bisnis yang akan memberatkan wali murid nnantinya.Jangan sampai terjadi siswa tidak dapat sekolah karena belum membeli baju seragam, tandasnya. (Reny)  
Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)