Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum DUGAAN KORUPSI PDAM DITANGGAPI SERIUS KETUA DPRD KABUPATEN BOGOR
Hukum

DUGAAN KORUPSI PDAM DITANGGAPI SERIUS KETUA DPRD KABUPATEN BOGOR

10.34.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR  Online) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ruddy Sumanto menanggapi serius temuan ketua  LSM Barisan Monitoring Hukum (BMH) Irianto, terkait statemennya mengenai dugaan korupsi berjamaah anggaran penyertaan modal PDAM Tirta Kahuripan bersama Badan Anggaran  DPRD Kabupaten Bogor. 


Kali ini BMH memberikan kado hadiah ulang tahun ( HUT RI- 75) dengan 


Irianto menuntut agar ketua  DPRD kabupaten Bogor  membentuk Panitia Khusus (pansus) terkait*dugaan  skandal  korupsi di PDAM Kabupaten Bogor.


Dalam rellese yang diterima awak media, Irianto  menuntut agar  DPRD kembali pada marwahnya selaku wakil rakyat tidak berkhianat bahkan bersekongkol dengan Tupoksinya. 


" Menjelang momentum HUT RI Ke 75 ini kami berikan kado ulang tahun yang terbaik untuk  DPRD kabupaten Bogor  yakni kembali pada marwahnya selaku wakil rakyat  tidak tergerus apalagi terperangkap pada skandal dugaan  kasus korupsi di PDAM kabupaten Bogor. Didalam rellese kami sudah secara jelas dan gamblang bagaimana fungsi dan tugas DPRD dalam tiga kapasitasnya yakni sebagai  Legislasi, Budgeting dan Kontroling.  DPRD Jangan mandul apalagi turut serta melegalkan dugaan  korupsi tersebut secara berjamaah.


"Saya tekankan kepada ketua DPRD jangan  omong kosong jika korupsi ini dikatakan bukan terjadi jamannya.

Artikulasi dalam omong kosong itu seharusnya sebagai pimpinan Dewan,  harus tetap bertanggung jawab, dengan tidak hanya menepis atau menghindar dari tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat atau parlemen. jawablah dengan membentuk hak angket dan segera pansuskan kasus PDAM yang kinerjanya  bobrok ini" tegas irianto.


Menanggapi hal itu,  ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Sumanto menjawab konfirmasi ketua BMH itu dengan statemen yang cukup  tajam. "Ijin Bang, terimakasih saran dan kritiknya untuk kami, ini jadi atensi untuk kami lebih baik lagi"  tulis Rudy 


Sebagai bukti keseriusan,  Rudy nuga mengkoreksi dengan menyatakan. Alangkah baiknya disebut dengan data dan fakta oknum Banggar siapa dijaman saya yang dituduh menerima atau turut terlibat." tegas Rudy


"Statement Saya di media, betul Saya menyampaikan bahwa itu bukan di zaman Saya, tetapi ada tambahannya, walaupun bukan di jaman Saya, tetapi saya selaku Pimpinan DPRD tetap bertanggung jawab terhadap proses ini.  Mangga dicek kembali agar substansinya tepat.  Apalagi ada kata- kata Omong Kosong di awal jadi bisa merubah substansi" lungkas Rudy secara tertulis.( Pa. Cik)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)