Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Meresmikan Peletakan Batu Kampung Akuarium
Metropolitan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Meresmikan Peletakan Batu Kampung Akuarium

20.33.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) -Peresmian Kampung Akuarium yang terletak di jalan Penjaringan Jakarta Utara di hadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam melakukan peletakan batu pertama pembangunan.

Daerah yang pernah digusur di era Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Senin (17/8/2020).

Gubernur Anies beserta Ketua DPRD DKI Jakarta Presetyo Edi Marsudi dan Walikota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko meresmikan pembangunan Kampung Akuarium.

Dalam sambutan Anies menyampaikan Tampilan rasa keadilan warga memiliki hunian yang layak, sehingga bisa tumbuh berkembang sebagai warga kota Jakarta yang punya tradisi panjang tentang perkampungan.

“Saya mendukung sekali istilah yang dibangun disini, bukan rumah susun, tapi Kampung susun Akuarium, Kampung ini harus kita kembangkan” tutur Anies.

Sementara Sarjoko Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta (Plt) mengatakan dalam penataan kawasan Kampung Akuarium, Pemprov DKI bakal berkolaborasi dengan warga setempat dan sejumlah elemen masyarakat seperti Jaringan Masyarakat Miskin Kota dan RUJAK Centre for Urban Studies yang mengadvokasi warga setempat.

“Peningkatan kualitas permukiman merupakan program prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam upaya menciptakan lingkungan hunian yang tertata, layak, dan manusiawi. Penyusunan rencana aksi penataan kawasan berbasis masyarakat, dalam hal ini masyarakat didorong untuk bisa ikut berperan aktif serta kolaboratif,” ujarnya.

Dalam penataannya, kampung pinggir pantai ini bakal dibangun berbagai fasilitas. Salah satunya adalah pembangunan hunian permanen tipe 36, masing-masing terdiri dari dua kamar sebanyak 240 unit. Ratusan hunian itu bakal dibagi dalam lima blok. Serta ruang terbuka hijau yang akan berdiri di atas 40 persen luas lahan secara keseluruhan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyebut penataan kawasan ini menggunakan pendekatan Community Action Plan (CAP).

Adapun pembangunan kawasan ini telah diamanatkan dalam Kepgub Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, ditetapkan 21 kampung prioritas. Kampung Akuarium salah satunya.

“Kegiatan CAP-nya telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018. Perencanaan penataan Kampung Akuarium ini melibatkan peran aktif warga Kampung Akuarium beserta komunitas,” pungkasnya (Wan/Hrs)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)