Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Pemuda Pancasila Kota Bogor Kawal Bantuan BNPB
Metropolitan

Pemuda Pancasila Kota Bogor Kawal Bantuan BNPB

23.05.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) -   Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) bersama Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kota Bogor, Selasa, 11/8 melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, di Posko Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, terkait program kerja sama antara MPN PP dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perihal  pengawalan bantuan anggaran BNPB ke setiap daerah.


"PP Kota Bogor turut membantu  pengawalan anggaran yang akan dikirim BNPB ke Kota Bogor" ujar Wakil Ketua MPC PP Kota Bogor, Rikardo Hermes Batolone.


Menurutnya,  kegiatan ini akan dimulai setelah bantuan dari pusat turun ke masyarakat. PP  Kota Bogor  akan membantu dengan menurunkan sedikitnya 150 anggota di setiap kecamatan". Kata Rico

.                      

Sesuai dengan arahan Wakil Wali Kota Bogor, tambah Nico, PP akan membantu masyarakat dalam membangun Green House sebagai bentuk upaya ketahanan pangan di tengah kondisi pandemi Covid-19."ujarnya


"Green House lebih efektif untuk perkotaan karena bisa memproduksi lebih cepat dan dapat membantu ketahanan pangan yang ada di Kota Bogor. Untuk itu kami akan mencari wilayah yang memang mempunyai potensi lahan luas namun belum terfasilitasi," kata Riko. 


Riko menuturkan, dalam mengawal bantuan BNPB di masyarakat ini, tidak ada jangka waktu sebaliknya PP akan terus mendampingi masyarakat selama program itu berjalan dan PP ingin Kota Bogor bisa swasembada pangan, memperkuat ketahanan pangan di masyarakat sehingga tidak perlu lagi bergantung kelada subsidi dan Ini bentuk sumbangsih kami kepada masyarakat," imbuh Riko.


Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan,  "Saat ini ada tiga fokus penanganan di Kota Bogor, sebut saja penanganan ekonomi, penanganan dampak sosial dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, program mengawal bantuan BNPB ini sangat bisa membantu penanganan ekonomi di masyarakat dan konsep Green House sangat cocok untuk pemulihan ekonomi," kata Dedie. (Pa. Cik)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)