Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Proyek Banprov Desa Gandameka Disambut Baik Masyarakat
Daerah

Proyek Banprov Desa Gandameka Disambut Baik Masyarakat

10.25.00
Share it:








Purwakarta,(MediaTOR Online) - Akibat  dampak Covid 19, hingga masyarakat mengalami kesusahan dalam mengarungi keberlangsungan perekonomianny. Guna melindungi keberlangsungan perekonomian masyarakat, untuk itu berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Pemerintah Pusat, diantaranya melalui Penerbitan PERPU agar Pemerintah Daerah boleh ne-realokasi anggaran demi menanggulangi dampak tersebut. Demikian dikatakan Utang Rahmat Pejabat sementara PJs Desa Gandamekar, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, saat berbincang-bincang dengan MediaTOR 05/08/2020 di kantornya baru-baru ini.

Lebih lanjut, Utang mengatakan, ditengah sendi kehidupan masyarakat yang sangat memprihatinkan, hingga banyak yang mengalami pengangguran, untuk itu saya sebagai Kades harus ikut serta membantu mereka melalui Program Padat Karya. Seperti halnya  saat ini Proyek Rehabilitasi Kantor Desa yang Anggarannya dari BANPROV Jawa Barat. Mudah-mudahan masyarakat dapat terbantu, walaupun hanya sementara,"tuturnya.

Sementara pada saat yang bersamaan, saat berbincang-bincang dengan MediaTOR, beberapa warga setempat menyambut baik stas direhabnya Kantor Desa tersebut. Asep salah satu diantaranya mengatakan, Kantor Desa ini adalah wajah Desa Gandamekar, kami selaku masyarakat disini sudah sangat lama menginginkan agar direhab karena sudah sangat jauh ketinggalan dengan kantor desa lainnya di Kecamatan Plered ini, ucapnya.

Di saat yang bersamaan, Usman warga setempat, mengaku mengapresiasi kinerja PJS  Kades tersebut, dengan adanya transparansi anggaran melalui Papan Proyek yang ada di lokasi, seraya mengatakan,"Sebelum Pjs ini beberapa proyek yan
g ada di Desa ini, belum pernah kita lihat Papan Proyek,"tegasnya,(Reporter Liputan Taslim.Efendy)
Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)