Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek SEPULUH PEJABAT SIAP GANTIKAN ADE SARIP
Bodetabek

SEPULUH PEJABAT SIAP GANTIKAN ADE SARIP

00.08.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) -Menjelang berakhirnya masa tugas Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, yang pengabdiannya sebagai Aparat Sipil Negera (ASN) tinggal menghitung hari, kini muncul sepuluh nama pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Bogor, yang digadang gadang bakal bersaing merebut kedudukan Ade Sarip Hidayat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bogor.


Informasi yang dihimpun dari para pejabat bersangkutan, beberapa waktu  lalu Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat sudah mengumpulkan sepuluh pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Bogor, yang dianggap berkompeten untuk menduduki jabatan orang nomor tiga di Kota Hujan ini, pasca lengsertnya Ade Sarip Hidayat dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Bogor.


Sepuluh nama pejabat eselon  II yang dinominasikan bakal calon Sekda Kota  Bogor itu adalah,  Asisten Pemerintahan, Hanafi, Asisten Pembangunan, Irwan Riyanto, Asisten Sosial, Doddy Achadiyat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Anas Sabar Rasmana, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,  Denny Mulyadi.  Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Agung Prihanto. Kepala Dinas Perhubungan, Eko Prabowo. Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Firdaus  dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Rachmawaty.  


Dari sepuluh nama pejabat tersebut, ada tiga nama yang sudah mengerucut dan dianggap lebih layak, yakni Denny Mulyadi,  Anas Rasmana dan Eko Prabowo. Namun  demikian  Anas enggan berkomentar soal masuknya nama Anas sebagai nominator calon Sekda Kota Bogor “Ah itumah isyu, saya belum siap untuk jabatan Sekda,  silakan saja untuk yang lain “ kata Anas.


Ketika didesak mengeai siapa bakal calon sekda yang akan menggantikan Ade Sarip, Anas mengakui  “Kalau yang lebih siap dan mengerucut pada satu nama yakni Denny Mulyadi atau Eko Prabowo.” ujar Anas,


 “Kalau bicara siapa yang paling layak bakal calon Sekretaris Daerah menggantikan pak Ade Sarip,   itu mah kan tergantung pak Walikota,  mau pakai siapa, mau memilih siapa. Yang pasti kami sih mau siapapun  menjadi Sekda,  akan tetap solid ” kata Anas. (Pa. Cik)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)