Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Kejari Kota Bogor Siap berikan Bantuan Hukum dan Pendampingan
Hukum

Kejari Kota Bogor Siap berikan Bantuan Hukum dan Pendampingan

16.00.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) -  Kepala Kejaksaan negeri Kota Bogor melalui Kepala Seksi Intel Cakra Yudha Wibowo,  siap memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dalam pengelolaan dana Bos. Apabila ada permasalaha yang terjadi di sekolah, Kejari Kota Bogor siap memberikan bantuan pendampingan dalam bentuk penyuluhan hukum terkait permasalahan yang ada di dunia pendidikan.


Cakra, menambahkan hal ini tertuang di dalam MoU Kejari Kota Bogor, PGRI dan Dinas Pendidikan di tahun 2018. Kami menyarankan para kepala sekolah yang berada di wilayah Kota Bogor untuk dapat memanfaatkan hal ini.  Dimana MoU akan berakhir di Oktober 2020, ujarnya.


Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, H. Fahrudin, sepakat dengan hal tersebut "Dinas Pendidikan Kota Bogor mengapresiasi kebijakan yang diterapkan  Kejari Kota Bogor"


Ketua DPC Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Cabang Bogor, Julianda sangat mengapresiasi program kadarkum yang sudah dijalankan Kejari Kota Bogor. Dan GIAK sangat mendukung proses pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Kejari Kota Bogor terkait penyalahgunaan dana BOS. 


Julianda menambahkan, 7 (tujuh) tersangka yang sudah ditetapkan, terkait penyalahgunaan dana bos yang merugikan keuangan negara sebesar 17,1M, diharapkan untuk segera disidangkan, pungkasnya. (Pak Cik-Dono)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)