Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum NASIB SYARIFAH DITANGAN KPK ?
Hukum

NASIB SYARIFAH DITANGAN KPK ?

16.45.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Syarifah Sofiah yang  baru saja dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor,  yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor  dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terkait  kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY). 


Pemeriksaan itu menurut keterangan plt juru bicara KPK Ali Fikri  terkait adanya dugaan aliran dana  kepada RY dari SKPD di Kabupaten  Bogor. 


Menurut Ali,  Sysrifah   akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY, mengenai  para saksi terkait adanya dugaan aliran dana, pemotongan dana dan gratifikasi dari SKPD di Pemerintah Kabupaten Bogor kepada RY.


Selain Syarifah, empat saksi lain yang juga  dipanggil KPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten  Bogor yakni mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan HM.  Zairin, Kasubbag Keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan  Rida Tresnadewi, Kabid Tata Bangunan pada DTBP  Atis Tardiana, dan Sekretaris Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Andi Sudirman.


Dalam kasus tersebut, RY  diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebessr  Rp 8,93 miliar. Bahkan, RY  diketahui telah mengembalikan uang sebesarc Rp.  8,9 miliar ke KPK pada Kamis 13 Agustus 2020.


Menurut infomasi yang dihimpun, KPK  pada Senin 10/8 juga  menggeledah Kantor Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, terkait dengan kasus ini. Namun Ali enggan membeberkan rincian mengenai  dokumen tanah letter C di desa itu  untuk kepentingan pemeeriksaan.


"KPK sudah menetapkan RY,  Mantan Bupati Bogor periode 2009-2014, sebagai tersangka dalam dua kasus, yakni dugaan pemotongan uang dan gratifikasi.


Atas pemeriksaan dugaan keterlibatan Syarifah dalam  kasus ini, kini nasib  Sekretaris Daerah Kota Bogor itu ditangan KPK. (pa. Cik)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)