Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Meski Status Penyidikan, Polres Ogan Ilir Belum Menetapkan Tersangka Terkait Dugaan Pemalsuan Tandatangan Penerima BLT Teluk Kecapi
Hukum Dan Kriminal

Meski Status Penyidikan, Polres Ogan Ilir Belum Menetapkan Tersangka Terkait Dugaan Pemalsuan Tandatangan Penerima BLT Teluk Kecapi

09.08.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Meski Polres Ogan Ilir meningkatkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan kasus dugaan pemalsuan tandatangan Sukoya,salah seorang penerima BLT Desa Teluk Kecapi,Kecamatan Pemulutan,Ogan Ilir,namun sampai saat ini belum ada penetapan tersangka.

Belum dilakukannya Gelar Perkara Penetapan Tersangka itu dipertanyakan oleh Sukoya sebagai Pelapor." Saya memohon Keadilan kepada Bapak Kapolda,soalnya penanganan kasus ini sudah satu tahun lebih," ujar Sukoya kepada Wartawan,Selasa,( 28/10/2025).

Keterangan yang diperoleh Wartawan mengungkapkan,setelah melakukan Gelar Perkara pada Jum'at ( 18/7/2025 ) akhirnya Polres Ogan Ilir meningkatkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan kasus dugaan Pemalsuan tandatangan Sukoya ( 24 Tahun ) salah seorang penerima BLT Desa Teluk Kecapi,Kecamatan Pemulutan,Ogan Ilir.

Sebagai tindak lanjut ditingkatkannya kasus tersebut ke Penyidikan,Penyidik telah memeriksa beberapa orang saksi,termasuk Pelapor dan Terlapor Rohiman,Kepala Desa Teluk Kecapi,Kecamatan Pemulutan,Ogan Ilir.

Menurut Sukoya,menyidik Unit Pidum Polres Ogan Ilir menjelaskan bahwa tindak lanjut selanjutnya yaitu mengirimkan barang bukti kembali ke Lafbor Polda Sumatera Selatan untuk diperiksa kembali.Setelah itu akan dilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka.Barang bukti itu dikirimkan tanggal 6 Oktober 2025.

"Namun sampai saat ini belum ada tanda tanda dilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka," tutur Sukoya.

Sementara itu,sejumlah Praktisi Hukum berharap Polres Ogan Ilir tidak menunda nunda Gelar Perkara Penetapan Tersangka." Kalo sudah naik ke Penyidikan,ya ada Tersangkanya dong," ujar Siagian,salah seorang Praktisi Hukum.

Kasus dugaan pemalsuan tandatangan salah seorang penerima BLT ini menjadi perhatian publik dan ramai diberitakan di berbagai Media.

Terungkapnya kasus tersebut saat Sukoya diperiksa sebagai saksi oleh  Penyidik Unit Tipikor Polres Ogan Ilir dalam kasus dugaan pemotongan Dana BLT Desa Teluk Kecapi.Saat Penyidik  memperlihatkan tandatangannya pada lembaran nama nama dan tandatangan penerima BLT Desa Teluk Kecapi Tahap pertama 2024,yang berasal dari Rohiman,Kepala Desa Teluk Kecapi,Kecamatan Pemulutan,Ogan Ilir,Sukoya kaget, sebab jangankan tandatangan, menerima BLT pun tidak.

Tak terima tandatangannya dipalsukan,Sukoya akhirnya melapokan Rhm,Kepala Desa Teluk Kecapi ke Polres Ogan Ilir.

Kasusnya kemudian ditangani Unit Pidum Polres Ogan Ilir.Setelah melakukan pemeriksaan puluhan saksi,termasuk pendapat Ahli dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan melakukan Gelar Perkara pada Jum'at (18/7/2025 ) akhirnya kasusnya ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan.(Rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)