Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Waduh, Baru Seminggu Jadi Sekda, Syarifah Dipanggil KPK
Hukum Dan Kriminal

Waduh, Baru Seminggu Jadi Sekda, Syarifah Dipanggil KPK

19.12.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) -  Baru dilantik seminggu yang lalu menjadi Sekdakot Bogor,  Syarifah Sofiah Dwikorawati dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa bersama sejumlah pejabat Kabupaten Bogor. 


Terkait pemotongan uang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan gratifikasi yang  menjerat mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin (RY).


Pemanggilan Syarifah oleh penyidik KPK saat dia menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bogor. KPK juga memanggil Kasubag Keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan Kab Bogor Rida Tresnadewi; Kabid Tata Bangunan di DTBP Kab Bogor Atis Tardiana; dan Sekretaris Dinas Tata Bangunan Pemkab Bogor Andi Sudirman.


Informasi diperoleh, mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka RY.


"Bu Syarifah akan kami periksa sebagai saksi tersangka RY," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (8/10/2020) siang.


KPK juga akan memanggil mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Bogor Zairin. Ia pernah jadi tersangka bersama Rahmat Yasin dalam kasus merubah status lahan di jalur Puncak Dua.


Ali Fikri menjelaskan, belum dapat menjelaskan apa yang tengah dilakukan penyidik KPK, terhadap pemeriksaan sejumlah saksi tersebut.


Penetapan tersangka RY diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 8.931.326.223.


Uang tersebut disinyalir  digunakan untuk biaya operasional bupati dalam  kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif pada tahun 2014.( Pa. Cik)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)