Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Belasan Pesantren di Sukabumi Belum Terima Dana Babun
Pendidikan

Belasan Pesantren di Sukabumi Belum Terima Dana Babun

13.07.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Belasan pesantren di wilayah Sukabumi, Jawa Barat belum terima dana bantuan operasional pendidikan pesantren. Tidak kurang dari 11 lembaga pendidikan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama tersebut belum menerima bantuan dari pogram Babun tahap kedua. Ada pun besaran bantuan antara Rp. 25 juta hjngga Rp.40 juta.

Seperti halnya di wilayah Jampangkulon, Sukabumi, terdaftar sebagai penerima bantuan pesantren salafiyah, jumlah bantuan Rp 25 juta sampai Rp 40 juta. Syarat pencairan harus dilengkapi bukti tertibnya administrasi.

Bantuan operasional pendidikan pesantren tersebut dimaksudkan terhadap dampak Pandemi Covid 19, tahap dua. Realisasi bantuan yang belum diterima pihak pesantren mengundang pertanyaan berbagai pihak.

Keputusan pejabat pembuat komitmen, pendidikan Diniyah dan pondok pesantren, nomor 5163 tahun 2020, tentang bantuan operasional pendidikan Pesantren.

"Tidak kurang dari sebelas pesantren belum bisa dicairkan, padahal pesantren tersebut statusnya sama seperti pesantren lainnya.
Berulang kali menghubungi petugas korlap minta dibantu mencairkan, sampai saat ini sulit ditemui", ungkap H. Omen, pegiat LSM KPK Sukabumi kepada MediaTOR Online.
 
Pengamatan di lapangan dari berbagai sumber, ditengah Pandemi Covid 19 melanda negeri ini, kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah tersebut dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian bangsa.

Pejabat pembuat komitmen direktorat pendidikan Diniyah dan pondok pesantren, penetapan nama dan lembaga penerima bantuan operasional pendidikan pesantren (BA BUN) Kementerian Agama Tahun 2020.

Berjalannya Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren Penetapan nama lembaga pesantren ditengah Pandemi Covid 19, diduga masuk dalam kemasan menguntungkan oknum petugas yang ditunjuk oleh kementrian agama.(SU)



Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)