Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Giat PPKM Darurat, Perbatasan Lampiri Duren Sawit Dijaga Ketat Aparat Gabungan
Bodetabek

Giat PPKM Darurat, Perbatasan Lampiri Duren Sawit Dijaga Ketat Aparat Gabungan

13.47.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Kodim 0505/Jakarta timur - Dalam rangka PPKM Darurat, perbatasan Lampiri Duren Sawit Dijaga Ketat Babinsa, Pasukan Jajaran Kodam Jaya bersama pasukan gabungan Muspika Empat Pilar Duren sawit, Senin (05/07 21). 

Danramil 08/Duren sawit Kapten Inf Hadi Sasmungi bersama Kasudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta timur dan petugas gabungan melakukan penyekatan di Jalan Lampiri dalam rangka PPKM Darurat yang diberlakukan selama 20 hari kedepan.



Penjagaan yang diperketat di jalur perbatasan Jalan Raya Kalimalang Lampiri, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit ini yang merupakan jalur perbatasan Bekasi menuju Jakarta guna pencegahan dalam mengurangi penyebaran serta memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Pengawasan diperketat jalur perbatasan Lampiri Duren sawit ini merupakan bagian dari penerapan PPKM darurat dalam rangka menekan angka penularan tersebut.

Petugas gabungan TNI-POLRI, Satpol-PP dan Dishub menutup akses menggunakan barrier agar pengendara dari Bekasi tidak bisa melintas dan diarahkan kembali memutar arah balik sesuai aturan PPKM Darurat.

Kasudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta timur menerangkan, bahwa penjagaan PPKM Darurat yang ketat ini dilakukan selama 24 jam setiap harinya.

"Penyekatan yang dilakukan setiap hari siang dan malam dilakukan oleh petugas gabungan empat pilar di perbatasan Lampiri, Kecamatan Duren Sawit penyekatan diberlakukan untuk semua warga masyarakat yang tidak berkepentingan, dengan terkecualian tenaga kesehatan (medis), ambulan, pengangkut bahan sembako dan migas, selain kendaraan tersebut, petugas gabungan Empat Pilar Jakarta timur dengan tegas mengarahkan untuk memutar balik kendaraannya.(Sumber Kodim 0505/Jakarta timur/Wawan)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)