Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Patut Dipertanyakan
Bodetabek

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Patut Dipertanyakan

15.11.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Lingkungan hidup yang bersih dan asri adalah dambaan kita bersama demi terciptanya suasana dan udara yang bersih, serta udara yang jernih demi kesehatan bersama di negeri ini. Itu sebabnya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Lingkungan Hidup tiap propinsi serta kabupaten/kota para pemimpin daerah membentuk suatu Dinas untuk menata lingkungan kita agar tetap terjaga dengan baik dan bersih.


Tumpukan sampah yang menggunung itulah yang selalu kita saksikan dari hari ke hari dan bulan ke bulan di Kali DBL ujung yang berbatasan dengan Desa Kali Jaya dan Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setiap kita lewat dari jalan tersebut senantiasa menyaksikan tumpukan sampah dengan volume besar di kali itu tanpa adanya upaya pembersihan secara periodik oleh Dinas terkait terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Dari keadaan inilah patut kita pertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas terkait, terutama Dinas Kebersihan. 

Kedua Dinas ini seharusnya saling koordinasi dan bersimergi untuk menciptakan suasana dan kondisi lingkungan yang bersih, nyaman dan asri demi kesehatan warga Bekasi.

Pantauan kita selama ini di kedua Dinas ini tidak ada koordinasi yang cepat dan tanggap atas kejadian ini di mana sampah berserakan dalam kali sehingga tercipta pemandangan dan aroma tak sedap. Ke depan perlu kiranya pimpinan daerah memperingatkan bawahannya agar setiap Dinas terkait menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kenyamanan dan kesehatan bersama.(Purba...)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)