Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Kabar Desa VAKSIN TAHAP DUA UNTUK WARGA DI DESA SUKAWANGI
Kabar Desa

VAKSIN TAHAP DUA UNTUK WARGA DI DESA SUKAWANGI

13.26.00
Share it:


Bekasi,(MediaTOR Online) - Sebanyak 150 dosis vaksin Astrazeneca disiapkan untuk warga Desa Sukawangi  demi mempercepat pengendalian Covid -19. Serbuan vaksin Covid -19  dari pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Setempat melaksanakan vaksinasi Tahap 2 yang di Laksanakan di depan kantor Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi ( 30/08/21 ) 

“Vaksinasi tahap 2 yang disiapkan sebanyak 150  dosis Astrazeneca  untuk warga desa setempat,” kata Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi. 

Kepala Desa Sukawangi mengatakan, seperti yang telah pemerintah anjurkan, tentunya disampaikan kepada masyarakat harapannya warga Sukawangi  2021  ini harus sudah divaksin semua. 

Selain vaksinasi, diingatkan agar masyarakat bisa menerapkan disiplin diri, mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus tidak boleh terputus.

“Meskipun yang sudah merasa di vaksin, ditegaskannya itu tetap harus mematuhi protokol kesehatan (Prokes) salah satunya itu memakai masker.” tegas  kepala Desa Sukawangi secara 

Terpisah. Kepala Desa Sukawangi Bapak Sekam mengharapkan agar warganya yang belum melaksanakan vaksin itu harus divaksin sesuai anjuran pemerintah "pungkas nya".(Yus)

Tags: Kabar Desa
Share it:

Kabar Desa

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)