Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan SDN Cibarusah Kota 3 Layak Dilaporkan ke Inspektorat dan BPK
Pendidikan

SDN Cibarusah Kota 3 Layak Dilaporkan ke Inspektorat dan BPK

22.40.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Semakin patut dicurigai, hilangnya Data Dapodik SDN Cibarusah Kota 3 di Online Laporan Bos Pusat pada saat pembuatan berita ini, ada apa? Sementara sekolah lain di gugus yang sama ada dan bisa dibuka online laporan dana Bos Pusatnya. 

Persoalan realisasi dana Bos Pusat tahun anggaran 2020 mencuat ketika LSM KMPI melayangkan surat klarifikasi ke pihak sekolah tentang RKAS penyaluran dan realisasi dan Bos Pusat tersebut di sekolah ini.

Hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban pihak sekolah atas surat yang telah dua minggu diterima kepala sekolah.

Ketika dikonfirmasi dan klarifikasi terkait Bos K7 sekolah ini terutama terkait realisasi Pengembangan Perpustakaan yang lebih Rp 72 juta, sang Kepala Sekolah rada bertanya, yang mana bang ? Saat dikonfirmasi ulang sekaligus menanyakan atas jawaban surat, Ety Muliaty, Kepala Sekolah SDN Cibarusah Kota 3f tidak ada di tempat. Ibu lagi rapat di SDN Cibarusah Kota 1 mulai tadi pagi bang, ujar staf TU. Minta tolong ke Pengawas juga tidak berhasil untuk bertemu. 

Gudman Sitanggang, Ketua LSM KMPI dari Bandung mengatakan, karna tidak ada respon positip dari pihak sekolah, maka lembaga yang dipimpinnya akan tetap profesional untuk melaporkan SDN Cibarusah Kota 3 ke Inspektorat  dan BPK di Perwakilan Jawa Barat di Bandung agar keuangan sekolah itu diaudit ulang demi ke sesuaian laporan realisasi dengan fakta lapangan.

Laporan Bos Pusatnya ngawur

Sitanggang mengatakan bila tidak ada respon positip tentu pihak sekolah merasa kebal hukum dengan membuat laporan realisasi yang asal jadi dan bahkan malam ini data internet Online Dapodiknya hilang dan tidak muncul saat kita buka. Ada kesan telah dihapus menunggu perbaikannya.

Terkait pemeliharaan sekolah dan honor guru serta biaya lainnya masih patut dipertanyakan demi keterbukaan informasi yang jujur kapabel, ujar Sitanggang dengan serius. Selain itu juga ada kesan sang Kepala Sekolah menyepelekan besaran anggaran pada setiap item dan poin poin dari progres realisasi anggaran di sekolah ini,(Purba...)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)