Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Hukum Dan Kriminal Kajati Jabar resmikan PTSP Kejari Kota Bogor
Hukum Hukum Dan Kriminal

Kajati Jabar resmikan PTSP Kejari Kota Bogor

08.25.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat, Dr. Asep Nana Mulyana, lakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Selasa (12/10/2021)

Dalam sambutannya, Kajati Jabar, Asep Nana Mulyana sangat mengapresiasi berbagai program kerja di Kejaksaan Negeri Kota Bogor guna memberi layanan terhadap masyarakat.

Asep menambahkan selain kunjungan kerja, kedatangannya juga untuk meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga meresmikan Ruang Klinik dan Laktasi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, Sekti Anggraini melalui Kasie Intel Kejari Kota Bogor,  Ario Wicaksono menyatakan, selain kunjugan kerja, Kajati Jawa Barat juga meresmikan PTSP dan ruang klinik dan laktasi.

"Selain kunjugan kerja, Kajati Jawa Barat meresmikan ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ruang klinik dan laktasi. Bapak Kajati juga melakukan evaluasi atas kegiatan vaksinasi yang sudah dilaksanakan Kejari Kota Bogor" Ujar Ario.

Kasie Intel Kejari Bogor, Ario Wicakson


   
  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Ruang Klinik dan Laktasi Kejari Kota Bogor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kejari Kota Bogor juga dikenal dengan nama LAKSA (Layanan Komplit Sadayana), hal ini untuk memberi layanan terhadap masyarakat, baik informasi umum, layanan ijin besuk tahanan, layanan ambil barang bukti, layanan verifikasi tilang (tilang one minute) juga layanan pengaduan. Pungkas Ario. (Dono)

Tags: Hukum Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)