Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Pelaku Penggelapan dan Penipuan Mobil akan Diproses Hukum
Hukum Dan Kriminal

Pelaku Penggelapan dan Penipuan Mobil akan Diproses Hukum

09.18.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Kuasa hukum yang beranggotakan beberapa pengacara di dalamnya telah menerima kuasa dari WID, mengaku siap “bertarung” melawan yang diduga salah satu oknum “pemain” di Bogor membackup unit kendaraan roda empat.

“Kami telah menandatangani surat kuasa pada 28 Oktober 2021 dan akan kami kejar diduga pelaku yang menggelapkan dan menipu klien kami, tentu proses yang akan ditempuh melaporkan terhadap pihak Kepolisian. Diduga sih ‘pemain’ ya, karena ia merasa kebal hukum gitu,” kata Wisnu Herjuno S,H, yang tergabung dalam AWASS LAW FIRM, kepada media ini di Bogor melalui chat aplikasi WhatsApp, Senin (1/11/2021).

Ia menjelaskan, bahwa keterkaitan oknum pemain ini telah menggelapkan unit kendaraan roda empat yang masih bersangkutan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Pondok Indah.

“Maka dari itu, klien kami harus menyelesaikan permasalahannya dengan leasing tersebut. Kita kejar pokoknya oknum pemain itu yang merasa dirinya kebal hukum di Kabupaten Bogor,” jelas Wisnu.

Sementara itu, beberapa pengacara yang tergabung dalam AWASS LAW FIRM di antaranya Adintho Prabayu S,H, dan Rubby Cahyady S,H, M,H.

“Kronologi singkatnya, klien kami merasa bahwa dirinya sudah tertipu oleh diduga salah satu pemain di Kabupaten Bogor,” kata Rubby menambahkan.

Maka dari itu, katanya, pihaknya siap akan menempuh cara persuasif atau langkah hukum pasti untuk menyelesaikan surat kuasa yang diterimanya tersebut.(Lea/Eas)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)