Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Kabar Desa Dana Samisade Bangun Desa Citaringgul
Kabar Desa

Dana Samisade Bangun Desa Citaringgul

13.30.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Desa  Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang bangun beberapa Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Desa Citaringgul.

Pembangunan TPT ini bersumber dari Dana Samisade bertujuan untuk membangun infrastruktur agar  pendistribusian produk dari masyarakat di Desa Citaringgul  berjalan lancar sehingga meningkatkan perekonomian daerah.

"Setelah dibangunnya TPT, kami jadi lebih mudah mendistribusikan hasil produk kami menuju pasar", ujar beberapa masyarakat.

Alex, tokoh masyarakat di Kecamatan Babakan Madang, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa pembangunan di Desa Citaringgul yang mempergunakan dana Samisade, sudah dilakukan uji petik oleh Pemda Kabupaten Bogor .

"Beberapa waktu yang lalu telah dilakukan uji petik di Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang terkait Dana Samisade oleh Pemda Cibinong", ulasnya.

Kades Citaringgul R. Fredy Agustian SH.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Citaringgul R. Fredy Agustian SH saat di konfirmasikan  membeberkan, bahwa proyek Samisade tahun  2021, dananya bersumber dari Pemkab Bogor. Sudah  dialokasikan untuk pembangunan TPT di beberapa Rukun Warga (RW) di wilayah Citaringgul, sudah rampung dan dilakukan uji petik oleh Pemkab. Bogor.

"Pekerjaan TPT yang bersumber dari dana Samisade sudah berjalan dengan lancar dan dilakukan uji petik," ungkap Fredy.

Anggaran dan wilayah yang mendapat pekerjaan untuk TPT, adalah : 

1. TPT di Kp. Citaringgul Kidul RT. 01/03, dengan biaya Rp.120.000.000,-

Panjang =36M,

Lebar=0,60M dan Tinggi=3M

2. TPT di Kp. Citaringgul Cipicung RT 02/02,  dengan biaya Rp. 120.000.000,-

Panjanh = 27 M

Lebar = 0.60 M

Tinggi= 5 M

3. TPT di Kp. Citaringgul Banceuy RT 01/05, dengan biaya Rp. 160.000.000,-

Panjang = 32 M

Lebar = 0.60 M

Tinggi = 7 M

4. TPT di Kp. Citaringgul Kidul RT.01/03, dengan biaya Rp. 180.000.000,-

Panjang = 49 M

Lebar= 0.60 M

Tinggi= 3 M

5. TPT di Kp. Citaringgul Cipicung RT.02/02, dengan biaya Rp. 180.000.000,-

Panjang = 39 M

Lebar = 0.60 M

Tinggi = 5 M

6. TPT di Kp. Citaringgul Banceuy RT.01/05,  dengan biaya Rp 240.000.000,-

Panjang = 47 M

Lebar =0.60 M

Tinggi = 7 M

(Don)

Tags: Kabar Desa
Share it:

Kabar Desa

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)