Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Serba-serbi Organisasi Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat Sukses Gelar Muswil
Serba-serbi

Organisasi Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat Sukses Gelar Muswil

15.22.00
Share it:



Bekasi,(MediaTOR Online) - Musyawarah Wilayah (Muswil) XI MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Aula Hotel Holiday Inn, Jababeka Kabupaten Bekasi, sukses di gelar.

Musyawarah wilayah (Muswil) tersebut dihadiri oleh Ketua Umum (Ketum) Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP Japto Soelistyo Soerjosemarno, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) didampingi Ketua SMSI Bekasi Raya Doni Ardon, Sekjen MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman, Plt Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat Hj Sarimaya, S.E., M.Si, Ketua Umum PSSI Mohammad Iriawan dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Plt Bupati Bekasi H. Akhmad Marjuki, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holiq Qodratullah, dan seluruh Ketua MPC Pemuda Pancasila se Jawa Barat. 

Muswil ini terkait agenda pemilihan ketua dan penyusunan program kerja yang dihadiri seluruh pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi yang dikomandoi H. Apuk Idris. 

”Saya berpesan, agar para pemuda dapat berperan dalam pembangunan Jawa Barat. Dukungan para pemuda, akan sangat dibutuhkan mengingat tantangan pembangunan tanah Pasundan ini begitu kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan berbagai persoalan lainnya.” Ungkap Gubernur Jawa Barat,Ridwan Kamil pada saat mengisi acara sambutan, Rabu (26/01/ 2022).

Kemudian Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pemerintah Jawa Barat akan mendukung semangat kaum muda dalam kiprahnya di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat.

“Gali dan terapkan pengetahuan di bidang entrepreneurship, agar anak-anak muda Jawa Barat bisa semakin mandiri dan siap mendorong peningkatan pembangunan Jawa Barat ke depan.” Tambahnya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membuka secara resmi Musyawarah Wilayah (Muswil) ke XI MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat yang berlangsung lancar dan sukses dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Plt Bupati Bekasi,H. Akhmad Marjuki dalam sambutannya berpesan kepada para pemuda untuk terus waspada di tengah penyebaran Covid-19 jenis ke 3.

“Mari kita senantiasa menjadi contoh dan terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pemuda. Untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID 19,” Terang H.Ahmad Marjuki selaku Plt Bupati Bekasi.

Pada kesempatan yang sama, Japto S. Soerjosemarno selaku Ketua Umum (Ketum) Majelis Pimpinan Nasional (MPN) mengatakan bahwa Pemuda Pancasila bukan partai politik dan tidak bisa diintervensi oleh partai politik manapun. 

“Saya tidak ingin ada pemuda pancasila mendapat kesan preman dalam artian negatif, tapi mari jadikan istilah preman dalam kesan yang positif,” Tandasnya. (Yusminah)

Tags: Serba-serbi
Share it:

Serba-serbi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)